Apa Saja Syarat Penerima BSU Rp900 Ribu Kemnaker 2026? Begini Penjelasannya

Suara.com - Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja pada penghujung 2026 sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat.

Program tersebut direncanakan diberikan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 dengan nilai Rp300.000 per bulan.

Dengan demikian, pekerja yang nantinya ditetapkan sebagai penerima berpotensi memperoleh BSU sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan sekaligus.

Pemerintah menargetkan bantuan tersebut dapat diterima sekitar 13,3 juta pekerja di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan hampir mencapai Rp12 triliun.

Lantas, apa saja syarat penerima BSU Rp900 ribu Kemnaker 2026? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa Saja Syarat Penerima BSU Rp900 Ribu Kemnaker 2026?

Meski besaran dan sasaran program telah disampaikan, pemerintah belum mengumumkan secara resmi ketentuan lengkap mengenai siapa saja yang berhak menerima BSU 2026.

Karena itu, pekerja perlu berhati-hati sebelum menganggap dirinya pasti menjadi penerima hanya berdasarkan persyaratan pada program BSU tahun sebelumnya.

Sebagai gambaran, berikut adalah syarat penerima BSU 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
• Bukan ASN, TNI, atau Polri
• Bukan penerima PKH
• Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan

Dengan demikian, pekerja yang ingin mengetahui peluang menerima BSU Rp900 ribu sebaiknya menjadikan persyaratan 2025 hanya sebagai acuan sementara.

Ketentuan mengenai batas gaji, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta kriteria lainnya untuk BSU 2026 masih menunggu regulasi atau pengumuman resmi pemerintah.

Waspada Informasi Hoaks soal BSU Kemnaker 2026

Di tengah rencana penyaluran BSU 2026, masyarakat juga diminta mewaspadai informasi palsu yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Informasi mengenai program BSU sebaiknya tidak langsung dipercaya apabila berasal dari pesan berantai, media sosial, atau pihak yang meminta masyarakat mengisi data melalui tautan maupun formulir tertentu.

Kemnaker mengingatkan bahwa informasi resmi mengenai BSU hanya disampaikan melalui kanal resmi kementerian.

Masyarakat dapat memeriksa informasi terbaru melalui situs resmi Kemnaker dan akun media sosial resmi Kemnaker agar tidak tertipu informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah permintaan data pribadi dengan mengatasnamakan proses pendataan penerima BSU.

Pada penyaluran BSU sebelumnya, Kemnaker menegaskan bahwa data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan disampaikan kepada Kemnaker secara sistem sehingga tidak ada permintaan pengisian data calon penerima melalui pesan pribadi atau formulir yang tidak resmi.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU," jelas Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, dilansir dari laman resmi Kemnaker.go.id pada Minggu, 4 Oktober 2026.

"Khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri," tandasnya.

Karena persyaratan dan mekanisme BSU 2026 belum diumumkan secara lengkap, pekerja sebaiknya tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebut seseorang sudah pasti menjadi penerima.

Hindari pula memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, kode OTP, atau data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak dapat dipastikan berasal dari kanal resmi pemerintah.

Jangan sampai informasi yang mengatasnamakan BSU justru dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil data pribadi atau melakukan penipuan.