Pemerintah Mau Salurkan BSU Rp300.000, Anggaran Rp12 Triliun Sudah Disiapkan

Suara.com - Pemerintah memutuskan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja, sebuah skema jaring pengaman sosial yang sebelumnya pernah diterapkan secara masif pada masa pandemi COVID-19.

Selain BSU, pemerintah juga mematangkan program pembukaan rekening perbankan gratis bersaldo awal bagi masyarakat yang baru menginjak usia 17 tahun guna mempercepat inklusi keuangan nasional.

Keputusan penyaluran BSU ini disepakati langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan sebagai bagian integral dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Dana program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini akan disalurkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan terakhir tahun 2026, yang pembayarannya direncanakan cair secara sekaligus sebesar Rp900.000 per penerima pada akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa program BSU ini dirancang untuk menjangkau belasan juta tenaga kerja yang membutuhkan bantalan ekonomi.

"Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, dan kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun," ujar Airlangga.

Inisiatif Rekening Gratis dan Sorotan Publik

Selain stimulus BSU, paket kebijakan pemerintah juga mencakup pembukaan rekening bank gratis dengan injeksi saldo awal sebesar Rp50.000. Program yang menelan alokasi anggaran sekitar Rp3,8 triliun ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mengintegrasikan sistem perbankan dengan basis data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Skema ini memungkinkan masyarakat yang telah genap berusia 17 tahun menerima fasilitas rekening secara otomatis tanpa perlu melalui proses administrasi manual di kantor cabang bank.

"Rekening gratis kami juga sudah laporkan kepada Pak Presiden, bahwa untuk rekening gratis ini dari hasil rekap, itu ada sekitar yang sudah di atas usia 17 tahun, belum punya rekening itu ada jumlah tertentu. Nah ini yang kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut, itu membutuhkan dana kalau kita kasih Rp50 ribu sebesar Rp3,8 triliun," jelas Airlangga pada paparannya akhir September lalu.

Kendati memiliki visi mulia, program rekening gratis ini memicu perdebatan di ruang publik dan di kalangan pengamat ekonomi. Sejumlah kritik menyoroti potensi inefisiensi anggaran triliunan rupiah dengan dua alasan utama:

• Risiko Rekening Pasif (Dormant): Terdapat kekhawatiran besar bahwa setelah saldo awal Rp50.000 ditarik atau dihabiskan, rekening tersebut akan ditinggalkan dan menjadi akun mati. Jika ini terjadi, biaya masif yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur sistem keuangan tersebut dianggap sia-sia.
• Efektivitas Nilai Stimulus: Nominal Rp50.000 dinilai terlalu kecil untuk memberikan dampak daya beli yang berarti bagi individu, namun secara agregat angka tersebut sangat membebani postur APBN.

Merespon polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa inisiatif ini tidak semata-mata bersifat bantuan sosial tunai, melainkan memiliki sasaran strategis struktural.

Tujuan utamanya adalah mewujudkan pemerataan inklusi keuangan, memastikan generasi muda yang baru mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat langsung terdaftar dan berpartisipasi di dalam ekosistem keuangan digital resmi nasional.