- Dirjen Migas Laode Sulaeman menyatakan stok BBM nasional aman di kisaran 18 hingga 20 hari dalam rapat pada Senin (5/10/2026).
- Antrean BBM disebabkan oleh hambatan distribusi logistik akibat fenomena El Nino dan konflik Timur Tengah yang mengurangi sumber impor energi.
- Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi serta mencari pasokan alternatif ke luar negeri untuk mengatasi kendala pengadaan energi.
Suara.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman di kisaran 18 hingga 20 hari.
Menurutnya, terjadinya antrean BBM di sejumlah wilayah, bukan karena kelangkaan stok, melainkan akibat hambatan distribusi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).
Menurut Laode, salah satu pemicu gangguan distribusi tersebut adalah dampak fenomena El Nino yang mengganggu jalur pengiriman logistik energi.
Ia mencontohkan kondisi sungai yang mengering sehingga pengiriman terpaksa dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan moda transportasi air.
"Kondisi El Nino ini menyebabkan proses pengiriman dan distribusi yang contohnya misalnya lewat sungai, sungainya kering, lalu dikirim pakai truk, dan truknya ini kapasitasnya tidak sebesar kalau kita mengirimkan dengan menggunakan kapal-kapal di sungai. Itu salah satu contoh kenapa terjadi antrean," jelas Laode.

Meski demikian, Laode memastikan ketahanan stok nasional selalu tersedia dan pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah guna memitigasi berbagai kendala di lapangan.
Laode juga memaparkan dua poin utama dalam pengendalian inflasi sektor energi. Pertama, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, yakni solar dan bensin, agar tetap tidak mengalami kenaikan demi melindungi daya beli masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Kedua, tantangan eksternal akibat konflik di Timur Tengah telah memangkas sekitar 25 persen sumber impor energi nasional.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mengandalkan skema pencarian langsung (hunting) pasokan ke luar negeri karena mekanisme lelang konvensional sedang sepi peminat.
"Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatif pesertanya tidak ada. Jadi, kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa," pungkas Laode.