- PTUN Jakarta menolak seluruh gugatan GEMAS terkait polemik pengangkatan mantan presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional pada November 2026.
- Kuasa hukum GEMAS menilai putusan pengadilan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan praktik impunitas.
- Pihak GEMAS menyatakan tidak akan menyerah serta bersiap mengajukan upaya hukum banding untuk menganulir putusan PTUN tersebut.
Suara.com - Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS) menyoroti putusan PTUN Jakarta dalam perkara nomor 151/G/2026/PTUN.JKT soal kelayakan mantan presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Putusan itu menolak seluruh gugatan yang dilayangkan GEMAS yang beranggotakan para pegiat HAM dan korban yang terdampak gaya otoriter mantan mertua Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kuasa hukum GEMAS, Jane Rosalina berpendapat putusan itu dapat dibaca sebagai pengkhianatan besar bagi semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun lalu.
Mereka mengecam adanya aroma impunitas yang tak berpihak kepada korban rezim orde baru dalam putusan ini.
"Runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi 1998 merupakan hasil perjuangan rakyat yang dibayar dengan darah, air mata, dan nyawa. Kejatuhan Soeharto bukan sekadar pergantian seorang presiden, melainkan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme, represi, dan pelanggaran HAM," kata Jane melalui keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com pada Rabu, (18/11/2026).
Padahal sambung Jane, kesewenang-wenangan Soeharto telah termaktub dalam ketetapan MPR pasca runtuhnya kekuasaan jenderal bintang lima tersebut.
Rekam jejak Soeharto juga dalam berbagai pelanggaran HAM dan beberapa dugaan kasus rasuah yang menyeret namanya, Jane nilai seharusnya menjadi batu sandungan buat mengangkatnya sebagai pahlawan nasional.
"Persoalan tersebut bahkan diakui negara melalui lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004," jelas dia.
GEMAS juga menilai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional lebih kental akan nuansa politis di belakangnya.
"Gelar tersebut bukan penghargaan yang boleh diberikan kepada siapa pun berdasarkan kehendak politik penguasa, tanpa mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan pertanggungjawaban sejarah orang yang menerimanya," imbuh dia.
Putusan PTUN ini turut dibaca sebagai bentuk praktik impunitas yang telah merasuk ke dalam peradilan.
Meski begitu, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) ini menegaskan pihaknya tidak akan menyerah dengan akan bersiap untuk melayangkan banding guna menganulir putusan PTUN tersebut.
"Perlawanan ini akan terus hidup," tandas Jane.
Sebagai informasi, gugatan perihal Presiden Kedua Soeharto menjadi pahlawan nasional resmi ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, (17/11/2026).
Melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, tuntutan para penggugat dalam perkara dengan nomor 151/G/2026/PTUN.JKT itu ditolak secara menyeluruh.
"Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan tersebut.
Selain itu, PTUN Jakarta juga memutuskan buat membebankan biaya perkara kepada para penguggat hingga ratusan ribu rupiah.
"Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000." (Reporter: Alif Bintang)