Kemenko Hilirisasi Buka Jalan, Tapi Investor Jangan Dipersulit Lagi

Suara.com - Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai bisa menjadi peluang untuk mempercepat investasi industri pengolahan dan transisi energi. Namun, kementerian baru di bawah Bahlil Lahadalia tersebut dituntut tidak sekadar menambah struktur birokrasi.

Guru Besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu mengatakan ukuran keberhasilan Kemenko harus terlihat dari kemampuan menghilangkan berbagai hambatan investasi yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.

“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem,” kata Bachtiar, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, ekosistem tersebut mencakup kepastian bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi hingga akses pasar. Selama ini investor masih dapat menghadapi masalah ketika izin sudah diperoleh tetapi bahan baku, listrik, atau jaringan transmisi belum siap.

Karena itu, Kemenko perlu memastikan seluruh rantai kebijakan berjalan selaras. Bachtiar menegaskan keberhasilan tidak semestinya diukur dari banyaknya rapat koordinasi, melainkan dari jumlah hambatan investasi yang berhasil dihapus dan semakin singkatnya waktu proyek hingga mencapai financial close.

“Kalau investor masih harus berkeliling dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu kementerian ke kementerian lain, itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru menambah persoalan,” ujarnya.

Bachtiar juga menilai program PLTS 100 GWp dapat dikaitkan langsung dengan kebutuhan industri. Kawasan industri dapat dijadikan pusat permintaan energi bersih yang ditopang jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan pembangkit pendukung.

Menurutnya, energi terbarukan bukan hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dapat menjadi faktor daya saing industri. Pasokan energi bersih berpotensi mendukung produksi low-carbon nickel, low-carbon steel, hingga low-carbon aluminium yang semakin dibutuhkan pasar global.

Senada, Direktur INDEF Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah menilai pembentukan Kemenko menjadi peluang untuk menyatukan kebijakan transisi energi dan hilirisasi yang selama ini melibatkan banyak lembaga.

Menurut Imaduddin, program PLTS 100 GWp membutuhkan sinkronisasi kebijakan industri, energi, tata ruang, infrastruktur dan investasi. Hal serupa berlaku untuk hilirisasi yang membutuhkan kepastian mulai dari perizinan, bahan baku, pembangunan pabrik, energi hingga pasar.

“Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh sebab itu, peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,” kata Imaduddin.