Jika Gibran Harus Kejar Paket C, Segini Biaya yang Perlu Disiapkan

Suara.com - Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SMA.

Pernyataan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan dalam sidang putusan perkara terkait syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Selasa (6/10/2026) malam.

"Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat," kata Arsul dalam persidangan di Jakarta.

MK juga menilai dokumen certificate of attendance yang dimiliki Gibran bukan merupakan bukti kelulusan. Dokumen tersebut dinilai hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.

Kondisi ini membuat isu mengenai pendidikan kesetaraan kembali menjadi sorotan. Salah satu jalur yang tersedia bagi seseorang yang belum menyelesaikan pendidikan setara SMA adalah Paket C.

Namun, jika sekadar menghitung biaya, peserta yang ingin mengikuti Paket C setidaknya harus menyiapkan uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung lembaga penyelenggara.

Mulai Rp250 Ribu

Paket C merupakan program pendidikan nonformal yang memiliki jenjang setara SMA atau sederajat. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal tingkat SMA dan ingin memperoleh ijazah yang setara.

Biaya mengikuti Paket C tidak seragam karena bergantung pada lembaga penyelenggara. Biaya pendaftaran umumnya berada di kisaran Rp250 ribu hingga Rp500 ribu.

Sebagai contoh, PKBM Tan Malaka di Tangerang mematok biaya pendaftaran sekitar Rp250 ribu.

Selain biaya pendaftaran, peserta juga harus membayar biaya pendidikan. Besarannya dapat mencapai sekitar Rp1,5 juta per semester, seperti yang diterapkan salah satu lembaga penyelenggara di Depok.

Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan bukan hanya sekali saat mendaftar. Peserta perlu menyiapkan biaya pendidikan selama mengikuti program hingga menyelesaikan ujian kesetaraan.

Tak Sekadar Bayar dan Dapat Ijazah

Mengikuti Paket C juga bukan sekadar membayar biaya pendaftaran kemudian langsung memperoleh ijazah. Peserta harus mengikuti proses pembelajaran dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan lembaga penyelenggara.

Pendaftaran umumnya dilakukan dengan melengkapi sejumlah dokumen, antara lain fotokopi ijazah SMP yang dilegalisir, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, serta pas foto.

Peserta kemudian mendaftar ke lembaga penyelenggara, menyerahkan dokumen, membayar biaya, dan dalam beberapa kasus mengikuti seleksi atau tes awal.

Ujian kesetaraan umumnya diselenggarakan dua kali dalam setahun. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah yang setara dengan jenjang SMA.

Keunggulan Paket C terletak pada waktu belajarnya yang lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal. Kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan lembaga penyelenggara, termasuk melalui pembelajaran beberapa kali dalam sepekan atau sistem homeschooling.

Meski demikian, fleksibilitas tersebut tetap berarti peserta harus melewati proses pendidikan hingga ujian sebelum mendapatkan ijazah.

Untuk konteks Gibran, informasi mengenai biaya Paket C ini bukan berarti Gibran dinyatakan wajib atau akan mengikuti Paket C. Angka tersebut hanya menggambarkan biaya yang perlu disiapkan jika seseorang memilih jalur pendidikan kesetaraan untuk memperoleh ijazah setara SMA.

Sementara itu, perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lain ke MK meminta agar syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu diterapkan secara tegas terhadap pencalonan Gibran.

Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya sebagai cawapres. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.