Ekspor Sawit RI Terancam Anjlok 4,5 Juta Ton, B50 Jadi Beban Baru?

Suara.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan ekspor minyak sawit Indonesia turun dari sekitar 31 juta ton pada 2026 menjadi 26,5 juta ton pada 2027. Penurunan ini dipicu oleh produksi yang melemah di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri untuk program biodiesel B50.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, kombinasi penurunan produksi dan kenaikan konsumsi domestik berpotensi menekan pasokan sawit untuk pasar ekspor. Kondisi tersebut juga dapat mengancam pendanaan program biodiesel yang selama ini bergantung pada pungutan ekspor.

“Program biodiesel ini dibiayai dari pungutan ekspor. Kalau ekspor turun, dana yang tersedia juga akan semakin terbatas,” menjadi persoalan yang disoroti GAPKI dalam konferensi pers menjelang The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

GAPKI memproyeksikan produksi minyak sawit pada 2027 hanya mencapai 56,6 juta ton, turun sekitar 3,7% dibandingkan proyeksi 2026 sebesar 58,8 juta ton. Padahal, potensi produksi diperkirakan dapat mencapai 60 juta ton.

Produktivitas yang stagnan selama sekitar lima tahun terakhir menjadi salah satu penyebabnya. Lambatnya peremajaan kebun sawit rakyat akibat persoalan legalitas lahan di kawasan hutan turut menghambat peningkatan produksi. Risiko El Nino di sejumlah daerah juga menjadi ancaman bagi hasil perkebunan.

Sebaliknya, konsumsi minyak sawit dalam negeri diproyeksikan melonjak 11% menjadi 30 juta ton pada 2027. Kebutuhan biodiesel diperkirakan meningkat dari 14,7 juta ton pada 2026 menjadi 17,4 juta ton pada 2027.

Pemerintah telah memberlakukan B50 secara nasional sejak 1 Juli 2026 dan menargetkan penerapan penuh di seluruh titik penyaluran pada 1 Oktober 2026.

GAPKI mengingatkan, meningkatnya penyerapan sawit untuk biodiesel dapat menjadi persoalan ketika produksi tidak tumbuh sebanding. Sebab, pendanaan program tersebut mengandalkan pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak April 2026, subsidi biodiesel tercatat tidak diperlukan karena harga minyak fosil lebih mahal dibandingkan minyak sawit. Namun, GAPKI menilai kondisi tersebut tidak bisa menjadi patokan untuk jangka panjang.

Jika harga minyak sawit kembali lebih mahal daripada solar, kebutuhan subsidi biodiesel berpotensi meningkat dan membebani dana BPDP. Karena itu, asosiasi mengusulkan agar kebijakan mandatori biodiesel dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan perbandingan harga minyak sawit dan minyak fosil.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan pendanaan B50 masih aman. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Juli lalu menegaskan pembiayaan program tersebut melalui BPDP tetap stabil. BPDP juga memperkirakan dana program B50 dapat mencapai Rp32,3 triliun, meski belum memastikan potensi kenaikan pungutan ekspor.

Di tengah tantangan pasokan, pasar ekspor sawit Indonesia juga menunjukkan pergeseran. Pada Agustus 2026, ekspor ke Uni Eropa turun 160 ribu ton atau 44% dibandingkan Juli. Sebaliknya, ekspor ke Pakistan meningkat 265 ribu ton atau 113%.

Namun, secara kumulatif Januari-Agustus 2026, ekspor ke Pakistan masih turun 1,7%, Uni Eropa turun 0,4%, dan India merosot 20,2%. Sementara itu, ekspor ke China meningkat 24,7%.

Eddy mengatakan, pelaku pasar di Eropa dan India mulai mempertanyakan kebijakan mandatori biodiesel Indonesia karena khawatir pasokan minyak sawit dunia berkurang. Sebagai produsen sekaligus konsumen sawit terbesar dunia, kebijakan domestik Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap pasar global.

Data GAPKI menunjukkan produksi CPO dan PKO hingga Agustus 2026 mencapai 40,997 juta ton, naik 5,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi domestik meningkat 6,81% menjadi 17,523 juta ton, dengan penyerapan biodiesel mencapai 9,206 juta ton.

Sementara itu, stok akhir Agustus tercatat 2,214 juta ton, masih di bawah kisaran ideal 3,5 juta-4 juta ton untuk luas perkebunan yang mencapai hampir 17 juta hektare.

Berbagai tantangan tersebut akan menjadi pembahasan dalam IPOC 2026 pada 11-13 November di Bali International Convention Center, Nusa Dua, dengan tema Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience.

Reporter: Fika Nur Rizki