B50 untuk Swasembada Energi: Mengapa Dampaknya Tak Hanya Soal Impor BBM

Suara.com - Swasembada energi menjadi salah satu target besar Indonesia. Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah ialah mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) lewat program biofuel, termasuk biodiesel berbasis kelapa sawit dengan campuran B50. Di atas kertas, arahnya seakan meyakinkan yakni dengan mengganti sebagian bahan bakar impor dengan hasil kebun sendiri.

Namun, target sebesar itu dinilai belum sepenuhnya disertai peta jalan yang jelas. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut swasembada energi membutuhkan strategi yang lebih terukur dan terintegrasi, agar bisa menjadi acuan bagi seluruh sektor dan berjalan berkelanjutan. Hal itu disampaikan CEO IESR, Fabby Tumiwa, seperti dikutip dari laman resmi IESR pada Selasa, (22/9/2026).

Persoalannya tidak berhenti pada urusan energi. Sawit yang dipakai untuk biodiesel juga bahan baku minyak goreng, kebutuhan sehari-hari jutaan rumah tanga. Karena itu, menurut Fabby, setiap kebijakan biofuel perlu dihitung dampaknya, bukan hanya bagi tangki kendaraan, tetapi juga bagi dapur masyarakat.

Fabby menyebut pemerintah belum menjabarkan strategi swasembada energi secara rinci. Contohnya terlihat pada program biofuel yang bertujuan mengurangi impor BBM. Ia mempertanyakan apakah biofuel, termasuk biodiesel berbasis sawit, benar-benar langkah paling efektif untuk jangka panjang. 

Ia meminta pemerintah menghitung konsekuensi atau trade-off setiap kebijakan, agar manfaatnya tak berhenti di jangka pendek. Fabby juga mempertanyakan pilihan bahan baku yang tunggal. "Kenapa tidak mengembangkan feedstock lain yang bisa lebih cost-effective?" ujarnya.

Program biofuel, kata Fabby, harus dirancang hemat biaya agar tidak memicu kenaikan biaya yang akhirnya dipikul masyarakat. Pemakaian sawit sebagai bahan baku biodiesel perlu mempertimbangkan kebutuhan pangan, terutama minyak goreng. Lonjakan permintaan akibat mandatori B50, ujarnya berpotensi memengaruhi harga minyak goreng. 

Persoalan pasokan ikut disorot. Fabby menyebut ada tambahan permintaan minyak sawit sekitar 3,5 juta kiloliter untuk diolah menjadi FAME, bahan campuran biodiesel B50, selama enam bulan dari Juli hingga Desember. Pada saat yang sama, El Nino membuat produktivitas kebun sawit menurun.

Kombinasi itu, menurutnya, menunjukkan pemerintah perlu lebih dulu memperhitungkan ketersediaan bahan baku dan dampaknya ke sektor lain sebelum menaikkan mandatori biofuel.

Hemat Volume, Belum Tentu Hemat Devisa

Pemerintah sebelumnya menyatakan program ini dapat menghemat impor solar hingga sekitar Rp1 triliun. Fabby menilai manfaat itu perlu ditimbang dengan dampak lain, termasuk tekanan pada harga minyak goreng.

Ia juga menilai target menghentikan impor BBM belum berdampak signifikan pada APBN, neraca perdagangan, dan ruang fiskal. Volume impor memang turun, tetapi penghematan devisanya terbatas. Penyebabnya, kebutuhan impor Indonesia lebih besar pada bensin (gasoline), bukan solar (gasoil).

Tekanan dari impor energi pun masih terasa. Impor BBM, minyak mentah, dan LPG membebani neraca perdagangan ketika harga komoditas energi tinggi, dan berpotensi menekan nilai tukar. Sementara itu, harga BBM bersubsidi yang tetap membuat beban subsidi dan kompensasi energi kian besar.

Angka Subsidi Naik

Fabby menyebut subsidi energi naik sekitar Rp200 triliun dibanding anggaran dalam APBN 2026. Subsidi dan kompensasi energi tahun ini diperkirakan bisa menembus Rp520-an triliun, padahal anggarannya lebih rendah dari itu. Ia mempertanyakan dari mana uang untuk menutup kekurangannya.

Fabby mengakui B50 dalam konteks tertentu dapat membantu menekan kebutuhan impor BBM. Salah satu alasannya, pembiayaan berasal dari dana non-anggaran (non-budgeter) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana itu bersumber dari pungutan ekspor minyak sawit dan turunannya, sehingga insentif biodiesel tidak sepenuhnya dibebankan ke APBN.

Namun, skema itu tetap harus dihitung hati-hati. Fabby memperkirakan biaya produksi B50 sekitar Rp17.000 per liter, sementara solar bersubsidi dijual di kisaran Rp6.500 per liter. Dari dua angka tersebut, selisih yang perlu ditutup insentif sekitar Rp10.500 per liter.

Besarnya insentif, menurut Fabby, dipengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketika harga minyak tinggi, selisih harga menyempit dan insentif bisa lebih kecil. Ketika harga turun, selisih melebar dan beban BPDPKS bertambah.

Karena itu, Fabby menilai program menuju kemandirian energi saat ini masih melibatkan subsidi besar. Pemerintah, ujarnya, perlu punya rencana yang lebih terukur agar tidak membebani negara.

Penulis: Inesia Dian