Rumah Dinas TNI Jalankan Bisnis Judol, Ini Regulasi dan Hukumannya

Suara.com - Perwira menengah TNI Angkatan Darat, Letkol (Inf) Arman, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta, resmi ditahan oleh Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) Jaya.

Penahanan ini merupakan buntut dari dugaan keterlibatan sang perwira dalam memfasilitasi operasional sindikat judi online (judol) di fasilitas negara.

Kasus ini menyita perhatian publik lantaran aktivitas ilegal tersebut dijalankan tepat di dalam rumah dinas militer yang berlokasi di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur.

Skandal ini mulai terendus dan terungkap pada hari Minggu, 4 Oktober 2026, setelah aparat mendapatkan laporan dari warga sekitar yang merasa curiga dengan tingginya aktivitas tak wajar di hunian tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, membenarkan adanya penindakan tegas terhadap oknum perwira menengah tersebut. Saat ini, Letkol (Inf) Arman tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk menelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam pusaran jaringan perjudian daring tersebut.

"Rumah dinas itu yang ditempati oleh yang bersangkutan dan sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas, dilansir dari Antara.

Kronologi Penggerebekan dan Penyitaan Barang Bukti

Pengungkapan praktik judi online di fasilitas militer ini dilakukan melalui operasi senyap yang terukur. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, memaparkan bahwa langkah penindakan bermula dari aduan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tertutup yang melibatkan banyak warga sipil di rumah dinas tersebut.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi dan mengamankan tempat serta barang bukti untuk proses lebih lanjut," kata Donny.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati fakta yang mengejutkan. Di beberapa ruangan dalam rumah dinas itu, petugas menemukan instalasi puluhan unit komputer yang diduga kuat sedang dioperasikan sebagai sistem server dan operator judi online.

Tidak hanya mengamankan perangkat elektronik, aparat gabungan juga menangkap basah 11 orang warga sipil yang terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan yang berperan sebagai operator di lokasi kejadian.

Seluruh warga sipil yang tertangkap tangan tersebut langsung digiring ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

"Kita juga sita barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP," ungkap Donny.

Pihak TNI Angkatan Darat memastikan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan aset negara. TNI saat ini masih mendalami seluruh pihak yang berkaitan dengan jaringan operasional di rumah tersebut.

"TNI AD juga tidak akan membiarkan fasilitas yang berada dalam lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat," katanya.

Pelanggaran Berat Aturan Rumah Dinas

Penggunaan rumah dinas sebagai tempat operasi bisnis ilegal, terlebih perjudian, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan regulasi negara.

Berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia, rumah dinas atau rumah negara berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki fungsi khusus dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.

Tata kelola rumah negara secara ketat diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang telah diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan beleid tersebut, rumah dinas disediakan secara eksklusif sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, dan penunjang pelaksanaan tugas bagi pejabat atau pegawai yang memegang Surat Izin Penghunian (SIP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap penghuni dilarang keras untuk mengubah bentuk, memindahtangankan, memperjualbelikan, atau menyewakan rumah dinas kepada pihak lain, terutama kepada masyarakat umum atau entitas komersial.

Menyewakan rumah dinas kepada pihak luar dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin yang sangat berat. Oknum yang terbukti melanggar aturan ini dihadapkan pada sanksi administratif berupa pencabutan SIP, pengosongan paksa hunian, hingga sanksi disiplin dan pidana sesuai dengan aturan kepegawaian institusi terkait.