CORE Indonesia Sebut Pertumbuhan Ekonomi 8% Mustahil Tercapai

Suara.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai ambisi Pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen hampir mustahil tercapai.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal beralasan, motor penggerak ekonomi saat ini masih terpusat pada belanja Pemerintah dan BUMN. Sementara daya beli kelas menengah terus tergerus akibat maraknya Pemutus Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan upah riil.

Menurutnya, secara potensi Indonesia memang memiliki peluang tumbuh tinggi, namun realitas indikator ekonomi saat ini menunjukkan arah yang berseberangan.

"Untuk sampai mencapai 8% itu hampir-hampir impossible ya, kalau saya bilang pada saat sekarang. Dengan cara yang dengan melihat kacamata pada saat sekarang. Karena kemampuan untuk bisa me- ini beda dengan potensi. Potensi bisa kita sampai 8%. Tapi cara dan kondisi-kondisi sekarang dan menuju target 2029 itu yang akan menentukan," ujar Mohammad Faisal dalam diskusi di Kantor CORE Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Faisal menyoroti bahwa pertumbuhan investasi saat ini tidak berimbang. Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) lebih banyak disokong oleh belanja Pemerintah dan BUMN, sementara kontribusi investasi dari sektor swasta masih sangat minim.

"Swasta kecil sekali pertumbuhannya. Yang besar itu adalah dari BUMN, lalu juga dari pemerintah. Jadi ini adalah PMTB dengan pertumbuhan lebih tinggi ini di-drive oleh sebetulnya dari sisi BUMN gitu," terangnya.

Di sisi lain, tumpuan pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga juga menghadapi ancaman serius. Faisal menyebut penurunan daya beli di tingkat kelompok masyarakat berpenghasilan menengah menjadi persoalan utama yang tak kunjung terselesaikan.

Ia menjelaskan bahwa maraknya PHK di sektor formal memicu pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dengan tingkat upah, stabilitas, dan perlindungan kerja yang jauh lebih rendah. Kondisi ini berimbas langsung pada penurunan upah riil masyarakat secara rata-rata.

"Kerja di formal secara rata-rata tingkat upah lebih tinggi, kondisi pekerjaan lebih stabil, perlindungan kerja lebih bagus. Ketika jumlah orang yang memiliki pekerjaan seperti ini berkurang karena di-PHK, berarti rata-rata daripada income turun. Upah riil rata-rata itu adalah upah nominal dikurangi dengan inflasi. Itu sudah turun dari satu atau dua tahun terakhir," paparnya.

Dampaknya, kelompok kelas menengah, yang didefinisikan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki pengeluaran per kapita Rp2 juta hingga Rp10 juta per bulan, terus menyusut jumlahnya.

Faisal menilai, kondisi ini kian memprihatinkan karena kelompok ini justru minim mendapatkan intervensi bantuan dari pemerintah. Padahal kelas menengah justru penyumbang tertinggi dalam konsumsi rumah tangga.

"Padahal tengah-tengah ini kontribusinya terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terhadap konsumsi rumah tangga di jumlah ekonomi itu paling besar ya. Sehingga maknanya adalah prospek ke depan ya kalau mau bagus konsumsi rumah tangganya, ini prospeknya kurang baik karena masalah yang di tengah yang mayoritas ini belum diatasi," tegas dia.

Faisal mengingatkan, jika pemerintah ingin mendorong ekonomi mendekati target 8 persen, fokus utama harus dialihkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas serta pemberian kepastian iklim investasi bagi sektor swasta.