2 Tahun Prabowo-Gibran: MBG & KDMP Cuma Bebani Anggaran, Tak Ada Manfaat

Suara.com - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai program prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. 

Selama 2 Tahun Prabowo-Gibran berjalan, CORE Indonesia menilai MBG dan Kopdes Merah Putih justru malah menimbulkan beban anggaran dan risiko finansial.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar mengungkapkan bahwa desain program MBG sejak awal tidak sejalan dengan rekomendasi para ahli kesehatan.

"Kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1,000 hari pertama. Nah sekarang yang dapat MBG kan anak SMA, anak SMP," ujar Akhmad Akbar dalam diskusi di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Selain persoalan sasaran, ia menyoroti ketiadaan data resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait evaluasi dampak kesehatan anak. Rujukan dari berbagai studi program serupa menunjukkan efektivitasnya masih tergolong rendah untuk sektor gizi maupun prestasi. 

"Kalau dampaknya terhadap tadi, dampaknya terhadap misalnya nih kinerja prestasi dalam pendidikan, kemudian juga dampaknya terhadap kesehatan, misalnya terkait dengan gizi, itu masih cenderung rendah," terangnya.

Di sisi lain, postur anggaran MBG terus mengalami gejolak dan perubahan akibat ketidaksiapan pendanaan. Sempat diproyeksikan mencapai Rp335 triliun di awal APBN, alokasi tersebut terus diturunkan menjadi Rp248 triliun, hingga akhirnya berpatok di angka Rp217 triliun.

"Biayanya sudah jelas besar, dan risikonya juga ada. Kasus keracunan yang terjadi di lapangan dan tidak adanya data tunggal dari BGN menunjukkan program sebesar ini tidak disiapkan dengan baik," tegasnya.

Kopdes Merah Putih bebani anggaran daerah

Kritik serupa disampaikan Akbar terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, konsep KDMP mengalami kaburnya arah eksekusi. 

Koperasi yang seharusnya tumbuh dari bawah (bottom-up) berdasar swadaya masyarakat lokal, justru dijalankan secara terpusat (top-down). Bahkan pembangunan fisiknya diserahkan ke pihak ketiga alias Agrinas tanpa keterlibatan aktif dari pemerintahan desa.

Sisi krusial lain yang disoroti adalah skema pembiayaan KDMP yang dinilai berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah. Perubahan desain pembiayaan dari pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara) kini dialihkan menjadi beban APBN yang ditarik dari alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

"Untuk desa, pembiayaannya diambil dari Dana Desa di mana 60 persen sudah dialokasikan untuk KDMP. Sementara untuk kelurahan di wilayah perkotaan yang tidak punya APBDes, anggarannya dicubit dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," jelas Akbar.

Kondisi ini makin diperparah dengan risiko biaya operasional. Jika gedung-gedung KDMP yang telah dibangun tidak mampu menghasilkan pendapatan operasional yang menguntungkan, beban gaji manajer dan staf akan menjadi risiko keuangan baru yang menimpa keuangan desa maupun daerah.

"Jadi kalau dirangkum, baik MBG maupun Kopdes, manfaatnya belum nyata, tetapi biaya dan risikonya sudah jelas ada di depan mata," pungkasnya.