Saham Konglo Melawan, Siapkan Amunisi Buyback di Tengah Denda Triliunan Rupiah

Suara.com - Sejumlah emiten milik konglomerat menyiapkan amunisi pembelian kembali saham (buyback) dengan total dana hingga Rp2,5 triliun. Langkah ini dilakukan di tengah gejolak pasar modal dan sorotan regulator terhadap sejumlah emiten, termasuk terkait proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Tiga emiten yang mengumumkan rencana buyback pada Senin (19/10/2026) adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

DSSA menyiapkan dana hingga Rp1 triliun untuk buyback saham. Rencana ini diumumkan setelah perseroan dikenai denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp1,5 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen DSSA menyatakan buyback dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, menjaga kepercayaan publik, serta mendorong harga saham agar mencerminkan kondisi fundamental perseroan.

Periode buyback DSSA berlangsung paling lama tiga bulan, mulai 19 Oktober 2026 hingga 18 Januari 2027. Dana berasal dari kas internal perusahaan.

Manajemen meyakini aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasional, belanja modal, maupun kemampuan pembiayaan perseroan. DSSA juga memperkirakan buyback dapat meningkatkan laba per saham karena jumlah saham yang beredar berkurang.

Di hari yang sama, dua emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, yakni CUAN dan BREN, juga mengumumkan rencana serupa.

CUAN menyiapkan dana maksimal Rp500 miliar, sedangkan BREN mengalokasikan hingga Rp1 triliun. Keduanya akan menggunakan kas internal untuk membeli saham melalui perdagangan di BEI.

Rencana buyback CUAN berlangsung pada 19 Oktober hingga 31 Desember 2026. Perseroan menunjuk BNI Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai pelaksana transaksi.

Sementara itu, BREN akan melakukan buyback pada periode yang sama dengan menunjuk BNI Sekuritas.

Kedua emiten menyatakan dana yang disiapkan merupakan kelebihan kas dan tidak akan mengganggu operasional. Buyback juga dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan mengacu pada kebijakan OJK untuk kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Kebijakan tersebut memungkinkan emiten melakukan buyback tanpa RUPS sesuai ketentuan yang berlaku. OJK sebelumnya menetapkan kondisi pasar berfluktuasi signifikan melalui surat tertanggal 9 September 2026, dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2026.

Meski demikian, pelaksanaan buyback tetap harus memperhatikan batas maksimum pembelian kembali saham dan ketentuan minimum saham beredar di publik (free float).

Secara teori, buyback dapat menjadi sinyal bahwa manajemen menilai harga saham perseroan menarik atau berada di bawah nilai fundamentalnya. Pengurangan jumlah saham beredar juga berpotensi meningkatkan laba per saham, selama laba bersih tetap terjaga.

Namun, dampaknya terhadap harga saham tidak selalu positif. Investor tetap akan mempertimbangkan kondisi fundamental, prospek bisnis, likuiditas saham, serta kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan.