Karhutla Ancam Aktivitas Ekonomi, Pemerintah Gandeng 400 Pengusaha Tambang

Suara.com - Pemerintah memperluas keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sebanyak 400 perusahaan sektor pertambangan digandeng untuk memperkuat penanganan kebakaran, menyusul hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang lebih dahulu dilibatkan.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat mobilisasi sumber daya perusahaan, mulai dari peralatan, personel, hingga dukungan teknis di wilayah rawan kebakaran.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari mitigasi risiko ekonomi akibat karhutla yang berulang kali mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, keterlibatan ratusan perusahaan tambang diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah.

"Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut," kata Faisol dilansir dari laman Antara, Sabtu (7/11/2026).

Dengan tambahan tersebut, pemerintah berupaya mengonsolidasikan dukungan hampir 600 unit usaha dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan untuk memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Karhutla Berisiko Ganggu Produktivitas dan Aktivitas Ekonomi

Pelibatan sektor swasta menjadi penting karena dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan.

Kebakaran yang meluas dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat transportasi, serta menekan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengatakan, kabut asap akibat karhutla berpotensi mengganggu operasional penerbangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa.

Gangguan terhadap transportasi udara juga berpotensi menimbulkan efek berantai bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan kegiatan bisnis yang bergantung pada kelancaran konektivitas antardaerah.

Karena itu, pemerintah daerah menilai penanganan karhutla perlu dilakukan melalui mitigasi jangka panjang, bukan hanya pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.

Salah satu prioritasnya adalah menjaga kelembapan ekosistem gambut melalui pembangunan sumur bor dan pengelolaan hidrologi. Ketersediaan sumber air dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berulang, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Menurut Edy, kebutuhan personel pemadaman dapat meningkat seiring meluasnya titik kebakaran. Namun, dukungan sumber air melalui sumur bor tetap menjadi salah satu kebutuhan utama dalam operasi di lapangan.

Pemerintah Susun Skema Kolaborasi dengan Perusahaan Tambang

Untuk memastikan keterlibatan dunia usaha berjalan efektif, pemerintah akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang.

Seluruh perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah nantinya akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi agar kemampuan dan sumber daya masing-masing perusahaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Faisol menilai pendekatan gotong royong menjadi fondasi penting dalam mempercepat pengendalian karhutla. Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, mobilisasi peralatan dan personel diharapkan dapat menjangkau lokasi prioritas secara lebih cepat.

"Jadi kegotongroyongan ini menjadi penting. Akan terlibat hampir 400 unit usaha (sektor pertambangan) yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah," ujarnya.

Keterlibatan perusahaan tambang juga diharapkan menjadi bentuk kontribusi dunia usaha dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana yang berdampak terhadap masyarakat.

Kalteng Perkuat Infrastruktur Air untuk Cegah Kebakaran Berulang

Selain mengandalkan dukungan perusahaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.

Upaya tersebut mencakup penyaluran bantuan pangan, air bersih, dan vitamin, penyediaan ruang oksigen, hingga perlindungan asuransi bagi relawan yang bertugas di lapangan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan sumur bor dan tandon air bersih sebagai infrastruktur jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

Penguatan infrastruktur air dan pengelolaan gambut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mengurangi beban penanganan darurat setiap kali karhutla terjadi.

Bagi perekonomian daerah, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya berarti mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga menjaga kelancaran transportasi, aktivitas perdagangan, produktivitas masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan usaha.