REGIONAL:
- BSU 2026 disalurkan pemerintah melalui Kemnaker untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh.
- Penerima yang memenuhi syarat akan mendapatkan total bantuan Rp900.000, berasal dari akumulasi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Penyaluran dijadwalkan November-Desember 2026.
- Tidak semua pekerja otomatis menerima BSU karena calon penerima harus memenuhi kriteria dan tercatat dalam data Kemnaker.
Perlu diketahui, penerima tidak bebas memilih sendiri jalur pencairan. Penyaluran dilakukan melalui bank atau PT Pos Indonesia sesuai data dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Cara dan Link untuk Mengecek BSU 2026
Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU 2026, pekerja dapat memantau informasi melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di alamat berikut:
Laman tersebut memuat informasi resmi mengenai program BSU 2026, termasuk besaran bantuan, persyaratan penerima, dan mekanisme pengecekan.
Namun, berdasarkan informasi yang ditampilkan pada laman resmi saat ini, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 masih akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.
Dengan demikian, pekerja sebaiknya memantau situs tersebut secara berkala dan tidak langsung mengikuti tautan pengecekan yang beredar melalui pesan berantai atau media sosial.
Kemnaker juga menjelaskan bahwa data calon penerima BSU berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri melalui situs atau tautan lain yang tidak resmi.
Sebelum mengecek status bantuan, pastikan pula sudah memahami persyaratan penerima BSU 2026.
Mengacu pada informasi resmi Kemnaker dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut kriteria yang harus dipenuhi:
- Warga Negara Indonesia (WNI). Calon penerima harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Memiliki upah sesuai batas ketentuan. Gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Untuk daerah dengan upah minimum di atas Rp3.500.000, ketentuannya menyesuaikan aturan yang berlaku.
- Bukan penerima bantuan tertentu yang dikecualikan dari prioritas. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
- Bukan ASN, TNI, atau Polri. Anggota Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak termasuk penerima BSU.
Selain memenuhi persyaratan tersebut, calon penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan penetapan berdasarkan data yang digunakan pemerintah. Memenuhi kriteria tidak otomatis berarti seseorang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Pekerja juga dapat memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan atau bagian HRD tempat bekerja.
Pastikan data identitas dan upah yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar tidak menimbulkan kendala dalam proses verifikasi.
Terakhir, masyarakat perlu berhati-hati terhadap situs palsu yang mengatasnamakan program BSU.
Jangan memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, maupun kode OTP melalui tautan yang tidak terverifikasi, sebab informasi resmi mengenai bantuan hanya perlu diakses melalui kanal pemerintah.
TERPOPULER