Transfer Uang Kena PPN 11 Persen?

Suara.com - Pemerintah terus melakukan upaya perpajakan yang mengikat sektor jasa keuangan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Keuangan adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekosistem jasa sistem pembayaran.

Secara prinsip dasar perpajakan yang berlaku saat ini, jasa sistem pembayaran dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, setiap penyerahan layanan yang berkaitan dengan pergerakan lalu lintas dana keuangan pada dasarnya merupakan objek yang terutang PPN.

Kendati demikian, tidak semua aktivitas transaksi perbankan dan layanan pembayaran dipukul rata oleh pungutan pajak konsumsi tersebut.

Terdapat regulasi pengecualian yang dirancang pemerintah untuk menjaga kenyamanan nasabah sekaligus kelancaran likuiditas perbankan nasional. Salah satu fasilitas pembebasan yang paling relevan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari adalah layanan transfer uang antar-rekening di dalam satu institusi bank yang sama (intra-bank).

Fasilitas Pengecualian PPN untuk Transfer Sesama Bank

Berdasarkan regulasi turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengecualian ini diatur secara rinci dan tegas di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (6) dari beleid tersebut, yang kembali menjadi perbincangan publik pada Selasa (10/11/2026), pemerintah menyatakan bahwa penyerahan layanan transfer dana khusus di dalam bank yang sama yang ditujukan kepada nasabah pemilik rekening berjenis giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan biasa, maupun bentuk instrumen perbankan lain yang dapat dipersamakan dengan itu, secara resmi dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dalam kacamata hukum perpajakan dan operasional perbankan, definisi dari "transfer dana" itu sendiri mencakup sebuah rangkaian proses administratif yang terstruktur. Rangkaian ini dimulai sejak adanya instruksi atau perintah sah dari pihak pengirim asal untuk memindahkan sejumlah nominal uang kepada pihak penerima (beneficiary) yang identitas atau nomor rekeningnya tertera pada perintah pemindahan dana.

Rangkaian kegiatan ini baru dianggap selesai ketika dana tersebut secara riil telah masuk dan diterima ke dalam saldo rekening pihak penerima.

Dengan adanya klausul pengecualian yang spesifik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembebasan PPN tidak berlaku secara universal untuk semua jenis aktivitas perpindahan dana.

Fasilitas pembebasan pajak atau pengecualian ini bersifat restriktif, yakni murni hanya berlaku apabila transaksi dilakukan secara on-us (berada dalam satu jaringan bank yang sama) dan melibatkan instrumen simpanan nasabah seperti tabungan atau deposito. Apabila nasabah melakukan transfer antar-bank (inter-bank), maka layanan tersebut tetap masuk ke dalam ranah objek yang terutang PPN.

Mekanisme Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Bagi entitas bisnis atau perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran—baik itu bank umum maupun perusahaan teknologi finansial (fintech)—yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), terdapat kewajiban kepatuhan yang harus dijalankan.

PKP di sektor ini memiliki kewajiban administratif untuk memungut, menyetorkan ke kas negara, serta melaporkan PPN atas setiap penyerahan jasa sistem pembayaran yang sah terutang pajak.

Lantas, bagaimana cara menghitung PPN untuk transaksi keuangan? Banyak masyarakat yang sempat khawatir bahwa pajak dipungut dari nilai uang yang ditransfer. Pemerintah memastikan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan.

Besaran PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN yang berlaku saat ini dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam konteks jasa pembayaran, wujud dari DPP ini bukanlah nilai nominal uang milik nasabah, melainkan dihitung dari besaran penggantian jasa.

Penggantian jasa ini ditetapkan berdasarkan biaya administrasi (fee), komisi layanan, tingkat diskonto pedagang atau Merchant Discount Rate (MDR), maupun bentuk imbalan jasa lainnya—dengan nama dan sebutan apa pun—yang diterima secara langsung oleh pihak penyelenggara sistem pembayaran dari nasabah atau pengguna jasa.

Sebagai bentuk kepastian hukum, Pasal 9 ayat (5) huruf b PMK 69/2022 memberikan penegasan absolut. Aturan itu menyatakan bahwa nilai uang pokok yang diserahkan oleh pengirim dana kepada penyelenggara transfer untuk diteruskan ke rekening penerima, sama sekali tidak termasuk dalam komponen penggantian atas penyerahan jasa sistem pembayaran.

Singkatnya, jika seorang nasabah mentransfer dana sebesar Rp100 juta melalui layanan antar-bank dan dikenakan biaya administrasi transfer sebesar Rp6.500 atau Rp2.500 (melalui BI-FAST), maka PPN hanya akan dihitung dari tarif biaya admin transfer tersebut, dan bukan dihitung dari nilai pokok transfer yang bernilai ratusan juta tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang adil, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan dan sistem pembayaran digital, serta melindungi daya beli masyarakat luas yang rutin menggunakan layanan perbankan dalam aktivitas perekonomian harian mereka.