Daftar Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah di 2027, Dari Insentif Pajak Pekerja hingga Jaminan PHK

Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi untuk tahun anggaran 2027.

Menko Perekonomian yang diwakili Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengumumkan kalau stimulus ekonomi 2027 ini fokus pada perluasan insentif perpajakan, perlindungan tenaga kerja, dan kemudahan kepemilikan hunian.

"2027 saya kira kemarin sudah dijelaskan Pak Menko berbagai program yang kita dorong," kata Sesmenko Perekonomian dalam media briefing pada Senin (9/11/2026).

Insentif Perpajakan 2027

Dalam paparannya, Pemerintah merencanakan perombakan insentif perpajakan untuk memperkuat daya beli wajib pajak orang pribadi dan pekerja. Berikut rinciannya.

• PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Sepanjang Januari hingga Desember 2027, pemerintah akan menanggung sepenuhnya pajak gaji karyawan dari seluruh sektor pekerjaan. Kebijakan ini menyasar pekerja dengan gaji di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga maksimal Rp10 juta per bulan. Langkah ini merupakan perluasan dari kebijakan sebelumnya yang hanya dititikberatkan pada sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan pariwisata. 
  
  
• Kenaikan Batas PTKP: Pemerintah tengah memfinalisasi besaran baru penghasilan bebas pajak dengan memperhitungkan faktor inflasi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Saat ini batas PTKP masih berada di angka Rp54 juta per tahun, belum pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2016. 
  
  
• Penguatan Industri Perhiasan: Mulai 2027, emas dengan kadar 99,9% akan dibebaskan dari pungutan PPN, merevisi aturan sebelumnya yang mensyaratkan kadar 99,99% dan perak. Kebijakan bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulia ini sejalan dengan upaya pemerintah menata regulasi pembatasan ekspor-impor (Lartas) emas.  

Insentif Ketenagakerjaan 2027

Untuk memitigasi risiko ketenagakerjaan dan menekan angka pengangguran, pemerintah menyiapkan injeksi dana tunai dan program peningkatan kapasitas SDM.  

• Tambahan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Pekerja ter-PHK yang berstatus peserta JKP akan menerima uang tunai yang jauh lebih besar pada 2027. Skema baru menetapkan korban PHK dengan upah di bawah Rp2,3 juta akan mendapat 100% upah; rentang upah Rp2,3 juta hingga Rp3,83 juta mendapat flat Rp2,3 juta; dan rentang Rp3,83 juta hingga Rp5 juta mendapat 60% dari upah. 
  
  
• Program Magang dan Vokasi Nasional: Guna menyerap fresh graduate, pemerintah menargetkan 150 ribu pencari kerja masuk ke program magang nasional mulai April 2027 yang difasilitasi uang saku, sertifikat, perlindungan JKK/JKM, dan PPh 21 DTP. Sementara itu, Program Vokasi Nasional ditargetkan mampu melatih, menyertifikasi, dan menempatkan 300 ribu peserta sepanjang Januari–Desember 2027, melonjak dari kuota sebelumnya yang hanya 51 ribu. 
  
  
• Diskon Iuran JKK & JKM: Pekerja mandiri (Bukan Penerima Upah) akan menikmati relaksasi berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar 50% yang berlaku sepanjang 2027, di mana sisa iuran ditanggung pemerintah.  

Jaminan Sosial dan Perumahan 2027

Kemudian pemerintah memperpanjang insentif pajak hunian dan meluncurkan skema pembiayaan baru yang secara spesifik membidik kelas menengah.  

• PPN DTP Perumahan: Fasilitas PPN 100% ditanggung pemerintah diperpanjang operasionalnya dari Januari hingga Desember 2027. Insentif ini berlaku bagi pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, asalkan total harga rumah tidak melebihi Rp5 miliar. 
  
  
• KPR Bersubsidi MBT: Pemerintah mendesain skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga tetap 6% khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Program yang disiapkan meluncur pada 2027 ini ditujukan bagi kelompok berpenghasilan tetap—yang segmen ekonominya berada tepat di atas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)—untuk membiayai pembelian, pembangunan, atau renovasi hunian pertama.