RANS Akui Terima Duit Endorse Belasan Miliar dari Pemerintah Prabowo

Suara.com - Perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), akhirnya mengakui soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal aliran uang belasan miliar rupiah dari kementerian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. RANS membenarkan telah menerima kontrak kerja sama promosi senilai hampir Rp14,7 miliar dari Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pengakuan tersebut sekaligus mengonfirmasi besarnya belanja pemerintah untuk jasa influencer dan produksi konten digital. Nilai kerja sama itu mencapai tepatnya Rp14.696.955.002 sepanjang periode 2024-2026, dengan melibatkan RANS dan anak usahanya, PT Rans Animasi Indonesia (RAI).

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/11), Sekretaris RANS Chintami M. Sihombing menjelaskan, nilai kontrak tersebut terdiri atas kampanye promosi Kemenbud sekitar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,8 miliar.

Dari kerja sama tersebut, kampanye Kemenbud menghasilkan 25 output, sementara tiga kampanye KKP menghasilkan 120 output. Dengan demikian, total pekerjaan yang diselesaikan mencapai lebih dari 150 output berupa konten kreatif, kehadiran dalam acara, hingga berbagai aktivitas promosi digital.

"Perseroan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," jelas Chintami.

RANS juga memberikan penjelasan mengenai besarnya nilai kontrak yang menjadi sorotan ICW. Perusahaan mengklaim angka tersebut dihitung berdasarkan commercial rate card yang selama ini digunakan untuk melayani klien lainnya.

Perhitungan tidak hanya mempertimbangkan jumlah unggahan atau publikasi di media sosial. Ada sejumlah komponen lain yang masuk dalam nilai kontrak, mulai dari produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.

RANS mengklaim keempat kampanye tersebut secara kumulatif telah menghasilkan lebih dari 52,6 juta views di berbagai kanal digital.

Adapun kerja sama dengan Kemenbud berkaitan dengan promosi museum-museum di Indonesia melalui konten interaktif. Sementara dengan KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut dan industri perikanan nasional.

Dalam salah satu program bersama The Dudas-1, RANS mengemas edukasi melalui konsep perjalanan dan touring. Materinya mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Di tengah penjelasan mengenai nilai kontrak, posisi Raffi Ahmad menjadi perhatian karena dirinya bukan hanya pemegang saham mayoritas RANS, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai potensi konflik kepentingan, terutama karena perusahaan yang dimilikinya memperoleh proyek dari instansi pemerintah.

RANS menyatakan memahami perhatian publik tersebut. Namun, perusahaan menegaskan bahwa ekosistem dan kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) seperti The Dudas-1 telah dibentuk sejak pertengahan 2024 dan memproduksi sekitar 90 konten.

Artinya, menurut RANS, pengembangan bisnis tersebut sudah berjalan sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum penunjukan kerja sama dari kementerian.

Perusahaan juga menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan dan regulasi yang berlaku, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com yang dapat diakses publik.

Temuan ICW sebelumnya menyoroti pengadaan jasa influencer dengan nilai hampir Rp14,7 miliar dari KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada RAI milik Raffi Ahmad selama periode 2024-2026.