Gibran Tak Punya Pilihan Selain Mundur, Prabowo Berpotensi Ulangi Sejarah

Suara.com - Masa depan kepemimpinan nasional dan dinamika pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kembali mengemuka secara masif. Eskalasi politik ini dipicu oleh berkembangnya kabar mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) membenarkan bahwa Gibran telah mengutarakan niatnya tersebut dalam sebuah pertemuan empat mata. Kendati menyatakan niat untuk mundur, Gibran dikabarkan tetap memohon ruang dan kesempatan guna membuktikan keabsahan dokumen administrasi pendidikannya melalui saluran hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di tengah kemelut tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pandangan hukum tata negara yang mendalam.

Yusril memaparkan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah bersifat final dan mengikat (final and binding).

"Keputusan dari MK dan keputusan Mahkamah Agung itu kan final, sudah tidak bisa diapa-apa lagi," ujar Yusril saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pakar hukum tata negara senior dari Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa amar pertimbangan hukum dalam putusan MA mengandung substansi yang amat berbobot.

MA mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dinilai berdampak serius bagi keberlangsungan demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Yusril menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sepele karena mencakup kepentingan bangsa secara luas, bukan sekadar kepentingan individu kontestan pemilu. Oleh karena itu, konsekuensi hukum yang dibawanya sangat mendasar bagi keabsahan posisi eksekutif.

"Masalahnya memang sangat serius jika kita membaca pertimbangan keputusan dari Mahkamah Agung tersebut. Sehingga, jika saya menafsirkan, sepertinya tidak ada pilihan lain bagi yang bersangkutan selain berhenti atau memang diberhentikan," tegas Yusril.

Meski demikian, Yusril menggarisbawahi bahwa putusan judisial tersebut tidak serta-merta mencabut status hukum Gibran seketika itu juga. Secara hukum tata negara, Gibran tetap sah memegang jabatan dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan sampai ada prosedur ketatanegaraan resmi yang menetapkan penghentian atau pemberhentian dirinya.

DPR Bergerak: 120 Legislator Resmi Tanda Tangani Usulan HMP

Sementara itu, dari gedung parlemen di Senayan, langkah politik konkret mulai dieksekusi. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah sang Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).

Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, mengonfirmasi penerimaan berkas pengusulan hak istimewa parlemen tersebut.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total anggota yang mengusulkan dan membubuhkan tanda tangan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini mencapai 120 orang yang berasal dari 8 fraksi yang ada di DPR," papar Saan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia lantas merinci peta persebaran suara anggota dewan lintas fraksi yang menyepakati pengusulan HMP tersebut:

Fraksi PKS: 28 orang
Fraksi Partai Nasdem: 19 orang
Fraksi PKB: 18 orang
Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang
Fraksi Partai Golkar: 11 orang
Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
Fraksi PAN: 1 orang

Mengulas Rekam Jejak Kekosongan Kursi Wapres di Indonesia

Apabila skenario pengunduran diri atau pemakzulan Gibran benar-benar terealisasi, spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi RI-2 menjadi teka-teki besar. Bahkan, terdapat potensi terbuka di mana Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan roda pemerintahan seorang diri tanpa didampingi wakil presiden untuk kurun waktu tertentu.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, situasi kepemimpinan tunggal tanpa wakil presiden bukanlah hal yang baru. Republik ini tercatat pernah mengalami beberapa episode kekosongan posisi wakil presiden dalam durasi yang cukup panjang:

Era Presiden Soekarno (1956–1967)

Kisah kekosongan kursi RI-2 pertama kali terjadi ketika Mohammad Hatta memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada 1 Desember 1956. Keputusan bersejarah ini memecah Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta akibat perbedaan pandangan politik yang mendasar; Hatta mendukung demokrasi parlementer, sementara Soekarno mendorong konsep demokrasi terpimpin. Berdasarkan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pasca-mundurnya Hatta, kursi Wapres dibiarkan kosong tanpa pengganti. Presiden Soekarno pun memimpin Indonesia tanpa pendamping selama lebih dari 10 tahun 3 bulan, hingga kekuasaannya ditangguhkan oleh MPRS pada 12 Maret 1967.

Era Presiden Soeharto (1967–1973)

Peralihan kepemimpinan ke Orde Baru tidak serta-merta langsung mengisi jabatan wakil presiden. Ketika Soeharto diangkat sebagai Penjabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan kemudian dilantik sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968, ia menjalankan roda pemerintahan tanpa didampingi wakil. Jabatan Wapres baru kembali terisi pada tahun 1973 saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik. Artinya, Soeharto memimpin solo selama kurun waktu sekitar 6 tahun. Jika dihitung sejak mundurnya Hatta pada 1956, Indonesia sempat mengalami jeda kekosongan posisi wakil presiden secara berturut-turut selama lebih dari 16 tahun.

Era Presiden B.J. Habibie (1998–1999)

Di awal era Reformasi, kekosongan posisi wakil presiden kembali berulang. Saat Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden secara otomatis naik tahta menjadi Presiden ke-3 RI. Dampaknya, posisi wakil presiden yang ditinggalkan Habibie menjadi kosong. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan hingga 20 Oktober 1999, Habibie menjalankan tugas-tugas kepresidenan tanpa ada wakil presiden pendamping, hingga akhirnya kepemimpinan nasional diserahterimakan kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).