Gibran Mundur Jelang Sidang PTUN?

Suara.com - Kepastian mengenai dinamika pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memasuki babak baru.

Ketua Umum organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri Gibran secara resmi telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Budi Arie membenarkan bahwa penyerahan dokumen pengunduran diri tersebut berlangsung saat kedua pimpinan negara mengadakan pertemuan khusus di kompleks Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pernyataan dari pimpinan Projo ini menguatkan konfirmasi yang sehari sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan bahwa Gibran telah mengutarakan niatnya untuk meletakkan jabatan dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa memang benar pada pagi tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Bapak Presiden," terang Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan.

Prasetyo memaparkan bahwa keinginan mundur tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas dinamika hukum yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, Mensesneg secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak niatan tersebut.

Menurutnya, Presiden justru memberikan berbagai arahan serta masukan strategis. Di sisi lain, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan seluruh dokumen kependidikan miliknya melalui pengujian peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mekanisme Konstitusional Pasal 8 UUD 1945 dan Penghentian Jabatan

Meskipun pihak Projo telah mengonfirmasi penyerahan surat pengunduran diri tersebut, hingga saat berita ini diturunkan belum ada pengumuman atau rilis resmi dari Istana Kepresidenan mengenai sikap final serta tindak lanjut atas surat pengunduran diri Gibran.

Dalam tata hukum Indonesia, mundurnya seorang wakil presiden diatur secara mengikat dalam hukum konstitusi. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan secara resmi oleh Presiden, dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri secara fisik belum serta-merta menandakan bahwa posisi Wakil Presiden Republik Indonesia telah resmi kosong secara hukum tata negara sebelum diproses melalui instrumen konstitusional di lembaga legislatif.

Sosok Budi Arie Setiadi yang mengonfirmasi kabar ini merupakan figur politik senior. Lahir pada 20 April 1969, mantan jurnalis ini pernah dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Koperasi Indonesia.

Pada era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Budi Arie dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G. Plate, setelah sebelumnya mengabdi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) periode 2019–2023.

Sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Projo sejak 2014, Budi Arie memimpin salah satu basis relawan darat terbesar yang mendukung Jokowi selama dua periode, sebelum akhirnya secara terbuka mengalihkan dukungan politik untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Gibran Bertarung di PTUN: Sidang Pembuktian Digelar Besok

Di tengah polemik pengunduran dirinya, Gibran menegaskan komitmennya untuk tetap menempuh jalur hukum guna memulihkan status keabsahan dokumen perolehannya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan jenjang SMA milik Gibran pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, persidangan perkara dengan nomor registrasi 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut memiliki agenda penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara konvensional di muka persidangan.

Gugatan hukum ini dilayangkan oleh pihak PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat, dengan pihak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen bertindak sebagai tergugat.

Hasil dari pembuktian berkas di PTUN ini diyakini bakal menjadi penentu legitimasi dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan publik.