- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran diri pada Rabu malam, 11 November 2026.
- Pengunduran diri terjadi setelah putusan pengadilan membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA miliknya pada bulan lalu.
- DPR berencana membawa usulan hak menyatakan pendapat ke rapat paripurna terkait status jabatan tersebut.
Saat dilantik, Oktober 2024, Gibran tercatat memiliki harta sekitar Rp25,5 miliar tanpa utang. Komposisinya terdiri atas tanah dan bangunan Rp17,33 miliar, surat berharga sekitar Rp5,5 miliar, kas Rp2,06 miliar, alat transportasi Rp332 juta, dan harta bergerak lain Rp260 juta.

LHKPN tahun 2024, mencatat kekayaan Gibran Rp25,27 miliar, dengan enam bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp15,19 miliar. Namun, laporan lain menulis Rp27,52 miliar sebagai angka tahun 2024, dengan tanah dan bangunan Rp17,44 miliar. Kas pada laporan ini Rp3,93 miliar.
LHKPN tahun 2025, dilaporkan 23 Maret 2026, di mana kekayaan Gibran yang dilaporkan sebesar Rp27.915.654.176 tanpa utang. Rinciannya: tanah dan bangunan Rp17,44 miliar (tujuh bidang di Surakarta dan Sragen), surat berharga Rp5,552 miliar, kas Rp4,357 miliar, alat transportasi Rp286,5 juta, dan harta bergerak lain Rp280 juta.
Dibanding laporan sebelumnya yang Rp27,52 miliar, harta naik Rp395,68 juta atau sekitar 1,44 persen, sebagian besar dari kenaikan kas sekitar 10,7 persen.
Bila dihitung kasar dari angka saat dilantik, harta tercatat naik sekitar Rp2,4 miliar atau sekitar 9 persen dalam periode jabatan, dan kas melonjak dari Rp2,06 miliar menjadi Rp4,36 miliar.
Namun, laporan untuk tahun 2026 belum tersedia karena LHKPN periodik biasanya disampaikan pada tahun berikutnya, sehingga angka terbaru yang bisa dirujuk tetap Rp27,9 miliar.
Hingga kini, Gibran secara hukum masih menjabat sampai proses pengunduran dirinya berjalan. Bila jabatan Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Perkembangan tetap perlu menunggu pernyataan resmi Istana dan keputusan paripurna DPR.