- Polri menggelontorkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pengadaan gas air mata periode 2021 hingga 2026.
- Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi unjuk rasa berujung ricuh di Yogyakarta pada Selasa malam, 10 November 2026.
- Dampak penembakan tersebut membuat kepulan asap gas air mata masuk ke kompleks Rumah Sakit Panti Rapih dan kawasan UGM.
Suara.com - Uang pajak dari rakyat belakangan jadi sorotan setelah beredarnya berkas aliran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad dari ICW.
Namun, belakangan uang pajak ini kembali disorot publik usai viralnya pemandangan pada Selasa malam (10/11/2026) di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, yang justru mempertontonkan ironi yang menyesakkan: triliunan rupiah uang rakyat menguap menjadi kepulan gas air mata yang diarahkan kepada massa aksi.
Berdasarkan data Seknas FITRA dan laporan anggaran Polri, pengadaan alat pengendali massa sepanjang periode 2021–2025/2026 menelan biaya fantastis sebesar Rp2,6 triliun.
Dari total tersebut, alokasi khusus untuk pembelian gas air mata, pelontar, serta masker gas mencapai angka Rp1,1 triliun. Anggaran jumbo hasil keringat pembayar pajak ini merupakan bagian dari pagu Polri 2026 yang secara keseluruhan menyentuh Rp146,74 triliun.
Triliunan rupiah amunisi pengendali massa itu dikerahkan usai unjuk rasa peringatan Hari Pahlawan di depan Kantor DPRD DIY berujung ricuh.
Menjelang pukul 23.00 WIB, polisi memukul mundur massa hingga situasi menegang di kawasan Bundaran UGM. Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan pengerahan personel Brimob lengkap dengan kendaraan taktis, disusul tembakan gas air mata yang membabi buta.
Dampak pelontaran gas air mata ini tidak hanya dirasakan oleh demonstran, tetapi juga menyelimuti fasilitas kesehatan. Dalam sejumlah utas yang viral di platform Threads, warganet membagikan video kepulan asap gas air mata yang masuk ke kompleks RS Panti Rapih.
"Penggunaan gas air mata di depan persis rs.panti rapih jogja. Sungguh tidak manusiawi anda pak polisi," kecam salah satu netizen yang merekam kejadian tersebut.
Tindakan represif yang dibiayai oleh APBN ini memantik kemarahan dunia akademik. Pihak universitas, termasuk Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro dan Dekanat Fisipol UGM, melayangkan kecaman keras.
Mereka menegaskan bahwa Bundaran UGM merupakan bagian dari ruang aktivitas akademik yang semestinya steril dari kekerasan aparat. UGM juga tengah menelusuri kondisi dan keberadaan 157 orang yang diamankan dalam rangkaian kericuhan tersebut.
Eskalasi ini turut memancing respons cepat dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, langsung menghubungi Rektor UGM Ova Emilia.
Brian menginstruksikan pihak kampus untuk mendata para mahasiswa yang ditangkap aparat, sekaligus mengoordinasikan investigasi internal terkait dampak dan jatuhnya korban akibat penembakan gas air mata di sekitar lingkungan kampus.
Di tengah derasnya kritik publik atas penggunaan instrumen negara yang berlebihan, pihak kepolisian memberikan bantahan. Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman, AKBP Dhimas Prasetyo, menepis tudingan bahwa anggotanya menyisir dan menembaki area dalam kampus. Ia mengklaim aparat tetap menghormati wilayah pendidikan.
“Tidak benar ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam lokasi kampus, tidak ada satu pun anggota yang merangsek masuk ke dalam batas lokasi kampus UGM,” dalih Dhimas menanggapi tudingan yang beredar.
Meski aparat mengklaim tak melewati batas gerbang kampus, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kepulan asap beracun senilai triliunan rupiah itu telanjur terbawa angin, mencekik ruang akademik, dan mengganggu ketenangan pasien rumah sakit yang seharusnya menjadi zona aman kemanusiaan.
DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai aksi demo di yogyakarta. Seluruh data \isadur secara presisi. Artikel ini bukan merupakan bentuk ajakan aksi tertentu dan sikap politik. Keputusan dan risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. Disarankan untuk menantikan klarifikasi dari pihak berwajib.