REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Senayan Jakarta pada Kamis 12 November 2026.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan dokumen pengunduran diri tersebut telah diterima oleh pimpinan MPR untuk segera diproses sesuai ketentuan tata negara.
- Langkah pengunduran diri Gibran dinilai para pakar sebagai opsi yang lebih cepat untuk memastikan stabilitas pemerintahan dibandingkan proses pemakzulan panjang.
Jika parlemen tetap menempuh jalur pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan, terdapat konsekuensi politik maupun pengaturan hak keuangan negara yang berbeda:
Sisi Positif (Uji Konstitusional yang Tegas): Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memberikan landasan hukum yang jelas bagi MPR untuk memberhentikan wakil presiden atas usul DPR jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Pengajar hukum tata negara UGM, Yance Arizona, menyebutkan bahwa pintu pemakzulan melalui HMP melibatkan pengujian objektif di DPR, MK, dan MPR untuk membuktikan dasar tuduhan secara legal.
Sisi Negatif (Biaya Politik Panjang dan Ketentuan Pensiun UU 7/1978): Jalur pemakzulan memakan waktu sangat lama dan berpotensi memperpanjang ketidakpastian stabilitas nasional.
HMP harus disetujui rapat paripurna DPR dengan kehadiran minimal dua pertiga anggota, dilanjutkan pemeriksaan di MK maksimal 90 hari, hingga sidang MPR paling lambat 30 hari berikutnya dengan kuorum tiga perempat anggota. Mahfud MD menilai proses ini akan membuat latar belakang pejabat bersangkutan kembali dibuka lebar di ruang publik.
Dari aspek hak keuangan negara dan fasilitas pensiun, Mahfud MD, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan hak finansial bagi Gibran baik melalui jalur mundur maupun diberhentikan, selama tidak ada ketetapan khusus. "Jadi mundur atau tidak, haknya sama saja," ujarnya.
Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden. Berdasarkan salinan aturan di JDIH Kemenkeu, hak pensiun dikaitkan dengan status berhenti dengan hormat, di mana setiap pemberhentian dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya.
Selain itu, Mahfud mencatat bahwa secara hukum tata negara, Gibran tetap memiliki peluang untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2029 apabila keabsahan dokumennya terbukti.
DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai dinamika ketatanegaraan, mekanisme konstitusional di MPR/DPR RI, serta ketentuan hak keuangan pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh perbandingan dan pandangan yang dimuat merupakan rangkuman atas pernyataan narasumber ahli serta dokumen hukum terkait, dan bukan merupakan prediksi hasil akhir proses politik maupun nasihat hukum yang mengikat.
TERPOPULER