Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR, Prabowo Berhak Ajukan Nama Pengganti

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah secara tegas menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari jabatan tersebut.

Namun, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. Sebaliknya, surat itu menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Jika dicermati, dalam paragraf pertama surat pengunduran diri yang ditandatangani Gibran, ia menyatakan berhenti dari jabatan Wapres untuk masa jabatan 2024–2029.

"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," tulis surat tersebut, dikutip Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan penegasan kehendak Gibran untuk berhenti atas inisiatif sendiri. Sifatnya sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan MPR.

Bahkan, dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyebut MPR dapat menindaklanjuti pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Yusril menilai, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan atas keputusan tersebut.

"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis.

“Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR", imbuh Yusril.

Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Dalam pasal tersebut, kata Yusril, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berwenang mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.

Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lama 60 hari sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Yusril menekankan, seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.