Bisnis RANS: Pusat Kuliner Bangkrut, Kontrak Pemerintah Makin Yahud

Suara.com - Bisnis kuliner RANS Nusantara Hebat besutan Raffi Ahmad dan Kaesang Pangarep di BSD, Tangerang, sudah lama menghilang. Pusat kuliner yang pernah menaungi 122 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu kini berganti wajah menjadi kawasan komersial dengan restoran, kafe, studio pilates hingga lapangan olahraga.

RANS Nusantara Hebat sebelumnya mengumumkan penutupan sementara pada 28 Februari 2025. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), kawasan seluas 2,1 hektare tersebut tak kunjung beroperasi kembali dengan konsep awalnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan bekas pusat kuliner tersebut kini telah berubah menjadi Midwest S3 BSD City. Sejumlah bisnis baru sudah mengisi kawasan itu, mulai dari Amfiteater Coffee & Eatery, Saung Kita, Maja Reserva hingga Dreams Arena.

Bahkan, konsep bisnisnya ikut berubah. Tidak ada lagi deretan kios UMKM seperti saat RANS Nusantara Hebat beroperasi. Sebaliknya, kawasan tersebut kini diarahkan menjadi pusat ritel, kuliner, dan olahraga.

Seorang karyawan di lokasi membenarkan bahwa kawasan tersebut sebelumnya merupakan pusat kuliner milik RANS.

"Dulu iya (RANS Nusantara Hebat). Ini dulu kawasannya Raffi (RANS), tapi sekarang udah nggak. Kalau sekarang kan Midwest," ujarnya kepada Suara.com, Kamis (12/11/2026).

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa proyek pusat kuliner yang sempat membawa konsep pemberdayaan UMKM itu tidak berlanjut sesuai rencana awal. Meski demikian, belum ada keterangan mengenai penyebab penutupan permanen maupun nasib para pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di sana

Bisnis RANS: Pusat Kuliner Hilang, Kontrak Pemerintah Mengalir

Di tengah perubahan wajah bisnis tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad justru mendapat sorotan karena memperoleh kontrak pengadaan jasa dari sejumlah kementerian.

Berdasarkan keterbukaan informasi PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) pada 11 November 2026, anak usahanya, PT Rans Animasi Indonesia, memperoleh kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Total nilai kontrak sepanjang 2024 hingga 2026 mencapai sekitar Rp14,69 miliar.

Yang menarik, kontribusi kontrak kementerian terhadap pendapatan PT Rans Animasi Indonesia terus meningkat. Pada 2024, porsinya tercatat sebesar 18%. Angka tersebut naik menjadi 42% pada 2025 dan mencapai 59% sepanjang Januari-September 2026.

Artinya, lebih dari separuh pendapatan anak usaha RANS tersebut dalam sembilan bulan pertama 2026 berasal dari kerja sama dengan kementerian.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi promosi museum dan produksi konten edukasi terkait program perikanan. RANS menyebut empat pekerjaan tersebut menghasilkan lebih dari 150 konten kreatif dan aktivitas kampanye.

Namun, jika dilihat dari skala grup, kontribusinya berbeda. RANS menyatakan kontrak kementerian hanya menyumbang sekitar 1% terhadap pendapatan konsolidasi perseroan pada Januari-September 2026.

Perbedaan angka tersebut penting diperhatikan. Ketergantungan terhadap kontrak pemerintah terlihat cukup besar pada level anak usaha, tetapi tidak sebesar itu jika dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan grup.

Mengapa Kontrak APBN Menjadi Sorotan?

Persoalan semakin menarik karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Posisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan ketika perusahaan yang terafiliasi dengannya memperoleh pekerjaan dari lembaga pemerintah.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian anggaran APBN kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan.

Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan bagi pejabat pemerintahan dengan konflik kepentingan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu.

Menurut Huda, hubungan antara Raffi Ahmad sebagai pejabat pemerintahan dan perusahaan yang terafiliasi dengannya perlu ditelaah dari sisi ketentuan tersebut.

Ia bahkan membandingkannya dengan polemik pengadaan dalam program Kartu Prakerja yang pernah melibatkan staf khusus Presiden.

Selain konflik kepentingan, CELIOS juga mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran kementerian untuk membayar jasa promosi melalui influencer.

Menurut Huda, pemerintah sebenarnya sudah memiliki perangkat komunikasi dan kehumasan untuk menyampaikan program serta capaian kementerian kepada masyarakat.

Karena itu, pengadaan jasa promosi dari pihak eksternal perlu dipastikan tidak menduplikasi pekerjaan yang telah memiliki anggaran tersendiri di lembaga pemerintah.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi belanja negara.