- Otoritas Jasa Keuangan berencana mengembangkan aplikasi anti-penipuan untuk melindungi masyarakat sebelum melakukan transaksi keuangan.
- Aplikasi ini dirancang untuk memeriksa keamanan rekening, nomor telepon, tautan, serta informasi berpotensi penipuan lainnya.
- Pengembangan aplikasi di Jakarta pada November 2026 ini melibatkan integrasi data lembaga serta dukungan internasional.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mau membuat aplikasi canggih agar masyarakat bisa lolos bisa penipuan di sektor keuangan. Aplikasi ini dirancang untuk memeriksa rekening sebelum transaksi keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sejak sebelum melakukan transaksi.
Selain rekening, aplikasi ini juga bisa mengecek nomor telepon, tautan internet, hingga informasi yang berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan
"Jadi, masyarakat ketika mereka harus bertanya, bertanya mengenai ini telpon legal atau illegal, link ini palsu atau tidak palsu, pembicara ini atau misalnya ada yang deep fake ini benar apa enggak. Kemudian yang paling penting juga ini rekeningnya, rekening yang aman atau kemudian rekening yang sudah kena scam atau yang menjadi tempat untuk melakukan kejahatan," ujar Dicky di Jakarta, Senin (16/11/2026).
![OJK. [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/20/15690-ojk.jpg)
Dicky melanjutkan, OJK akan mengintgrasikan data dari kementerian, lembaga, serta Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dalam pengembangan aplikasi ini.
Dalam pengembangannya, OJK memperoleh dukungan dari sejumlah lembaga internasional, yakni Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.
Dicky menjelaskan, aplikasi anti-scam saat ini masih dalam proses penyusunan aturan. Pada tahap awal, pengembangannya akan difokuskan pada kemampuan memeriksa legalitas dan keamanan nomor telepon, tautan, serta rekening.
Setelah terintegrasi dengan berbagai basis data lembaga terkait, aplikasi tersebut berpotensi dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Karena nanti kalau sudah terhubung semua Bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis," jelasnya.
Dicky juga menekankan pentingnya integrasi daftar hitam atau blacklist dan daftar putih atau whitelist. Data tersebut mencakup nomor telepon, rekening, serta informasi lain yang dapat membantu masyarakat mengenali pihak yang berpotensi melakukan kejahatan.
Menurutnya, integrasi data dari berbagai lembaga menjadi salah satu kunci agar aplikasi dapat memberikan jawaban yang lebih akurat kepada masyarakat.
Sebagai perbandingan, Dicky mencontohkan Malaysia yang telah mengintegrasikan delapan kementerian dan lembaga dalam satu platform untuk mengantisipasi berbagai bentuk scam dan fraud.
OJK berharap pengembangan aplikasi anti-scam dapat dilakukan secara bertahap dengan penambahan fitur dan integrasi data dari berbagai pihak. Dengan demikian, masyarakat nantinya memiliki sarana untuk memeriksa potensi penipuan sebelum melakukan transaksi keuangan.