- Kebijakan legalisasi sumur rakyat berhasil menghilangkan rasa takut penambang dari ancaman penertiban, namun realisasi volume produksinya baru mencapai sebagian kecil dari target minimal pemerintah dan belum mampu mendongkrak defisit lifting nasional secara signifikan.
- Lonjakan impor migas akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah (konflik AS-Iran) telah mendongkrak harga minyak mentah dunia
- Lemahnya tata kelola karena aturan hukum yang berlaku saat ini baru sebatas peraturan menteri, sementara RUU Migas permanen belum kunjung disahkan.
Hambatan itu diurai satu per satu. Biaya angkut yang semula US$6,1 per barel dinegosiasikan menjadi paling tinggi US$1. Hasilnya terasa di Musi Banyuasin. PT Keban Berkah Energi meneken perjanjian dengan Medco E&P Grissik pada 20 April 2026, dua hari kemudian mengalirkan 174,57 barel pertamanya, dan pada pertengahan Juni berproduksi 423,6 barel per hari (BOPD).
Dari satu titik, laju itu menjalar ke daerah lain. Menurut SKK Migas, sembilan badan usaha telah berproduksi 1.500 BOPD pada 3 Juni 2026, dan pada pertengahan bulan itu total produksi dari Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah mencapai sekitar 2.454 BOPD.
![Menteri Bahlil Lahadalia saat meninjau sumur tua di Blora, Kamis (17/7/2025). [Suara.com/HO-KemenESDM]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/16/56848-bahlil-lahadalia.jpg)
Momentum itu berlanjut pada paruh kedua tahun. Agustus membawa komitmen pembiayaan dari Bank Mandiri dan BNI serta kontrak baru untuk 359 sumur bersama Medco dan 2.109 sumur di Langkat, Muaro Jambi, dan Musi Rawas. Aceh menyusul pada Oktober, lalu PT Sele Raya Merangin Dua dan Techwin Energy South Betung bergabung pada November. Djoko menyebut kini "sudah empat KKKS yang bekerja sama menampung minyak dari sumur masyarakat".
Kemajuan itu tetap menyisakan jarak dengan sasaran. SKK Migas berharap sumbangan minimal 20.000 barel per hari, sementara capaian pertengahan Juni baru sekitar seperdelapannya.
Kepatuhan di lapangan juga terus ditegakkan. Pada September 2026, Dirjen Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengakui masih ada minyak sumur rakyat yang mengalir ke kilang ilegal dan menegaskan minyak itu wajib dijual ke KKKS.
Pentingnya jalur legal kembali terlihat di Aceh Timur. Pada 13 November 2026, ANTARA melaporkan petugas mengambil sampel air sawah di Kecamatan Darul Ihsan setelah kolam penampungan minyak meluap. Camat setempat, Rafli, sudah mengimbau warga agar tidak menambang minyak secara liar.
Pembenahan itu juga menanti payung hukum yang lebih kokoh, sebab hulu migas masih dikelola SKK Migas, lembaga sementara sejak BP Migas dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 2012. RUU Migas menjadi usul inisiatif DPR pada 18 Agustus 2026, disusul surat presiden pada 14 September. Per 11 November, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut Presiden masih meminta satu-dua putaran pembahasan sebelum naskah diserahkan ke DPR.
Ukuran Kedaulatan dari Halaman Rumah
Di tengah pembenahan itu, semangat awal kebijakan tetap menjadi pegangan.
"Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," kata Bahlil pada pertengahan Oktober 2026 lalu.
Setahun berselang, janji itu mulai menemukan wujudnya. Warga seperti Anita dan Joko merasakan ketenangan bekerja, dan mitra penyerap terus bertambah. Tambahan sekitar 2.454 barel per hari memang belum mengubah neraca negara yang masih bergantung pada impor, tetapi fondasinya telah diletakkan.
Karena itu, kedaulatan energi paling jujur dapat diukur dari halaman rumah warga, di mana sumur legal bisa 'dipanen' dengan aman, harga layak yang sampai ke tangan penambang, minyak yang mengalir ke kontraktor resmi, dan sawah yang tetap bisa ditanami. Legalitas yang disyukuri Anita Bakti dan Joko Mulyo telah membuka jalan, tugas berikutnya ialah membuktikan bahwa manfaat ini benar-benar menyentuh titik akar rumput terdalam yang dibuktikan fakta di lapangan.