- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa target pajak 2026 baru mencapai 76,2 persen hingga Oktober di Jakarta.
- Kegagalan target penerimaan pajak memaksa pemerintah berutang dan menaikkan beban fiskal tahun 2027. Rakyat bisa jadi korban.
- Kepala Riset CITA Fajry Akbar menilai target pajak 2026 masih realistis tercapai berkat pertumbuhan PPh Badan dan PPN.
Suara.com - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi masalah genting: penerimaan pajak 2026 masih jauh dari target!
Di sisi lain program-program andalan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menelan anggaran jumbo.
Jika target penerimaan pajak tahun ini tak tercapai, Prabowo harus kembali meminta utang yang bunganya bisa menjadi tekanan fiskal pada tahun depan dan dikhawatirkan bisa membuat semakin banyak orang, termasuk yang tidak mampu sekalipun, dikenai pajak.
Apa yang terjadi?
Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (13/11/2026) meminta dukungan masyarakat untuk membayar pajak, lantaran hingga Oktober kemarin baru sekitar 76,2 persen target pajak yang tercapai.
Dengan sisa dua bulan lagi di 2026, Suahasil harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun agar target pajak 2026, yang sebesar Rp2.310,8 triliun, bisa tercapai.
Mengapa penting?
Pajak adalah komponen paling penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktanya berdasarkan APBN 2026, 98 persen dari penerimaaan negara yang mencapai Rp2.310,8 triliun, ditargetkan berasal dari pajak.
Pajak digunakan untuk belanja negara, seperti kata Menteri Suahasil, antara lain untuk membiayai MBG, KDMP, belanja persenjataan dan masih banyak lagi. Di 2026, MBG adalah program yang paling banyak menyedot duit rakyat diisusul Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak,” kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, di Jakarta pekan lalu.
Siapa terdampak?
Menurut ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, potensi kekurangan penerimaan pajak pada 2026 dapat menambah tekanan fiskal pada APBN 2027 dan berdampak langsung pada rakyat yang paling bawah.
Rijadh, kepada Suara.com mengatakan, jika penerimaan pajak tak mencapai target, Prabowo akan dipaksa untuk berutang - baik kepada asing maupun kepada warganya sendiri.
Tapi utang selalu hadir dengan bunga dan bunga adalah beban yang bisa menumpuk di masa depan.
"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh.
Konsekuensinya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat berpotensi tersedot untuk membayar bunga utang.
Tekanan berikutnya adalah semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi 2027 dan bisa membuat target penerimaan pajak tahun depan semakin berat.
Skenario terburuk menurut Rijadh bisa mendorong pemerintah mengevaluasi aturan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Jika ini terjadi maka semakin banyak warga kelas menengah ke bawah yang - seperti tukang cukur dan tukang pijat yang punya penghasilan pas-pasan - akan diperas dengan pajak seperti yang dicita-citakan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo.
Akankah capai target?
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, dalam kesempatan yang sama dengan Suahasil, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan fokus pada sektor-sektor kontributor utama seperti perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan serta pajak digital.
Pekerjaan Bimo memang tak mudah dan memang tak pernah mudah. Faktanya sejak diangkat jadi Dirjen Pajak pada Mei 2025, Bimo belum pernah berhasil mencapai target.
Berdasarkan laporan Kemenkeu pada Januari 2026, realisasi penerimaan pajak pada 2025 hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Fakta lainnya selama Prabowo menjabat sebagai presiden, realisasi penerimaan pajak belum pernah mencapai target. Pada 2024, penerimaan pajak hanya mencapai 97,2 persen dari target.
Tetapi menurut Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, outlook penerimaan pajak 2026 masih realistis untuk dicapai di sisa akhir tahun ini. Fajry, di Jakarta, Senin (16/11/2026) mengatakan secara tren historis, target ini bisa diraih.
"Hitungan saya bisa mencapai 97 sampai 100,3 persen," kata Fajry optimistis..
Optimisme tersebut didukung oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang masing-masing meningkat 28,2 persen dan 39 persen.
Namun, Fajry mengingatkan pencapaian penerimaan pajak hingga akhir tahun juga akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Perkiraan penerimaan itu perlu mempertimbangkan kemungkinan kenaikan penerimaan yang terjadi akibat restitusi pajak yang tertahan.