- Pengamat ekonomi UGM Fahmy Radhi menyatakan Indonesia harus mendapat keuntungan alih teknologi dan investasi lewat APG.
- Pemerintah perlu merevisi regulasi domestik yang memberatkan agar investor asing tertarik mendanai proyek energi terbarukan.
- Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan investasi sebesar Rp600 triliun untuk merealisasikan proyek interkoneksi kelistrikan kawasan ASEAN.
Suara.com - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menekankan harus ada keuntungan bagi Indonesia sebelum menandatangani nota kesepahaman Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG).
Salah satunya, ASEAN Power Grid bisa memberikan alih teknologi dan masuknya arus investasi ke dalam negeri.
Menurut Fahmy, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan (EBT) yang besar seperti tenaga surya, angin, dan arus laut, pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pendanaan serta penguasaan teknologi.
Melalui perdagangan listrik lintas negara, Indonesia berpeluang menarik investor asing yang memiliki modal dan teknologi tersebut, misalnya dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Batam untuk diekspor ke Singapura.
![Foto KTT ASEAN 2026: Sultan BruneiSenyum, Xanana Lirik-lirik, Prabowo Tampak Tegang [Dok @gmanews]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/15/43502-ktt-asean.jpg)
"Jadi biarkan mereka investasi di Batam yang listriknya dijual ke Singapura setelah adanya komitmen perdagangan listrik antarnegara ASEAN. Harapannya, mereka juga akan tertarik membangun pembangkit yang sama di daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Fahmy saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2026).
Fahmy menilai masuknya investasi swasta dan asing menjadi kunci, mengingat pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu tiga tahun.
Menurutnya, proyek skala besar tersebut tidak mungkin sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kemampuan keuangan PLN.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah membenahi regulasi domestik yang selama ini membuat investor ketenagalistrikan bersikap wait and see.
Sejumlah aturan yang dinilai memberatkan investor antara lain penetapan tarif jual listrik ke PLN yang dianggap masih di bawah harga keekonomian, serta skema build, operate, and transfer (BOT) yang mewajibkan penyerahan aset pembangkit kepada negara setelah jangka waktu tertentu.
"Ketentuan-ketentuan itu yang masih menjadi keberatan bagi investor dan harus dinegosiasikan ulang, sehingga kerja sama yang saling menguntungkan atau mutual benefit benar-benar tercapai," kata Fahmy.
Terkait keandalan pasokan listrik nasional yang masih kerap mengalami pemadaman (blackout) akibat ketergantungan pada pembangkit berbasis batu bara, Fahmy mendorong agar pengembangan pembangkit EBT oleh investor asing dilakukan secara simultan.
Keberadaan pembangkit EBT baru di berbagai daerah dinilai dapat memperkuat pasokan domestik sekaligus mengurangi risiko krisis pasokan batu bara di masa mendatang.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan investasi sekitar Rp600 triliun untuk merealisasikan proyek interkoneksi kelistrikan kawasan tersebut.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Oktober 2025 lalu menyatakan pendanaan itu tidak hanya bertumpu pada anggaran negara, melainkan turut membuka ruang partisipasi sektor swasta, baik untuk jaringan nasional maupun integrasi antar-ASEAN.
Guna menopang infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam sepuluh tahun ke depan.