- Bahlil teken Kepmen 65/2026, masukkan perairan sekitar Ujung Kulon ke WUP.
- Penetapan wilayah tambang di sekitar Ujung Kulon ternyata berproses sejak 2013.
- ESDM mengklaim belum ada izin tambang, tetapi pengawasan kawasan tetap krusial.
Dalam siaran pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026, ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar taman nasional tersebut.
ESDM juga menyatakan hingga saat ini belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di dalam taman nasional itu sendiri.
Menurut Dwi Anggia, penetapan WUP didasarkan pada data dan informasi geologi yang menunjukkan sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
ESDM juga menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.