- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil tambang dikuasai negara.
- Pemerintah menyiapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mencegah potensi kebocoran pengapalan.
- Para pengamat dan asosiasi usaha meminta pemerintah memperjelas formula perhitungan agar tidak mengganggu iklim investasi.
Suara.com - Rencana pemerintah mewujudkan kedaulatan sumber daya mineral melalui instruksi agar minimal 70 persen hasil tambang dinikmati oleh negara memicu perhatian luas dari kalangan pelaku usaha dan pengamat energi.
Kebijakan yang merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945 ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif, meski di sisi lain memerlukan kejelasan formula perhitungan dan kehati-hatian agar tidak mengganggu iklim investasi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) memastikan minimal 70 persen manfaat dan kepemilikan saham dikuasai oleh negara.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna mencegah potensi kebocoran volume pengapalan.
Merujuk pada data Kementerian ESDM, tercatat realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batubara (minerba) telah mencapai Rp141,94 triliun per 31 Oktober 2026, atau melampaui target awal tahun yang dipatok sebesar Rp134 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira, memandang wacana tersebut sejalan dengan tujuan konstitusional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pertambangan tidak bisa diukur sekadar dari persentase penerimaan fiskal semata.
"Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah target 70 persen merujuk pada nilai produksi, laba, penerimaan fiskal, kepemilikan saham, atau gabungan manfaat ekonomi. Kejelasan definisi dan metode penghitungan akan membantu pemerintah menetapkan kebijakan yang adil sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha," ujar Anggawira saat dihubungi Suara.com,Rabu (18/11/2026).
Ia juga menekankan bahwa industri pertambangan berkarakteristik padat modal dengan risiko tinggi. Oleh karena itu, desain pembagian manfaat harus memperhitungkan struktur biaya, siklus harga, serta kewajiban hilirisasi dan pembentukan Dana Abadi Pertambangan agar kekayaan mineral yang tidak terbarukan tetap meninggalkan aset bagi generasi mendatang.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menilai target 70 persen harus menjadi momentum perbaikan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari pengawasan produksi, pencegahan kebocoran, hingga pemberantasan praktik korupsi.
Kendati demikian, Bisman mengingatkan bahwa angka tersebut tidak bisa dipukul rata untuk semua jenis komoditas pertambangan.
Penghitungannya wajib menggunakan pendekatan government take yang mencakup akumulasi pajak, royalti, PNBP, dividen BUMN, serta keuntungan kepemilikan saham pemerintah, dengan tetap memisahkan antara penerimaan fiskal langsung dan multiplier effect tidak langsung.
"Dampaknya terhadap investor asing besar sekali. Ini akan berpengaruh ke investasi, apalagi kalau mekanisme pembagian 70 persen tersebut belum jelas dan diterapkan secara mendadak serta serentak, maka potensi investor menahan modal atau beralih ke negara lain sangat besar," tegas Bisman kepada Suara.com.
Pengamat pertambangan sekaligus Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman juga megungkapkan hal yang sama.
Ia menilai penambahan beban atau perubahan aturan secara mendadak dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di Indonesia. Industri pertambangan, kata dia, merupakan sektor padat modal dengan struktur biaya operasional dan risiko yang tinggi.
"Jadi sektor semakin tidak menarik. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus pada parameter yang terukur, kasihan banyak yang kerja di wilayah pertambangan," katanya kepada Suara.com.

Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini, seperti kewajiban divestasi saham sebesar 51 persen bagi perusahaan pemegang izin khusus, pembayaran royalti, perpajakan, hingga kewajiban pembangunan fasilitas smelter, sudah memberikan porsi manfaat yang signifikan bagi negara.
"Aturan di Undang-Undang Minerba, 51 persen itu diserahkan ke negara dan perusahaan tambang sudah mendivestasikan sahamnya. Jangan bikin kacau industri yang sedang dibangun. Hati-hati, ekosistemnya itu terbentuk sudah lama," kata Ferdy.
Sementara itu, Suara.com telah meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno terkait tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo itu. Namun, hingga berita ini dituliskan yang bersangkutan belum memberikan jawaban.