- Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM agar negara menguasai minimal 70 persen hasil pertambangan.
- Apindo dan IMA mendesak pemetaan kontribusi ekonomi serta penjagaan iklim investasi sebelum aturan ditetapkan.
- ASPEBINDO meminta pemerintah merinci metode penghitungan target tersebut secara transparan demi kepastian pelaku usaha.
Suara.com - Pelaku usaha pertambangan mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi dan memetakan seluruh kontribusi ekonomi industri, sebelum merumuskan aturan teknis mengenai target 70 persen manfaat tambang untuk negara.
Langkah ini dinilai krusial agar upaya peningkatan penerimaan negara berjalan seiring dengan kepastian berusaha dan keberlanjutan proyek jangka panjang.
Desakan tersebut muncul menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dalam arahannya, Prabowo meminta minimal 70 persen hasil maupun kepemilikan saham pertambangan dikuasai oleh negara sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Merespons arahan tersebut, Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hendra Sinadia, menekankan bahwa perbaikan tata kelola regulasi harus tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, iklim investasi yang kondusif dibutuhkan untuk mendorong ekspansi perusahaan yang sudah beroperasi maupun menarik minat modal baru.
"Selain itu yang perlu juga menjadi perhatian adalah iklim investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan regulasi peraturan yang mendorong meningkatnya investasi dari perusahaan existing dan masuknya investasi dari investor prospektif," ujar Hendra saat dihubungi Suara.com.
Hendra menambahkan, kontribusi fiskal perusahaan tambang yang taat aturan sebenarnya sudah sangat besar melalui setoran pajak di antaranya PPh, PPN, PBB serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti, yang tarifnya untuk beberapa komoditas termasuk tertinggi di antara negara produsen sejenis.
Meski belum ada kajian spesifik mengenai tarif pajak efektif, ia memperkirakan porsi yang masuk ke kas negara sudah mencapai separuh atau lebih dari hasil usaha.
Karena itu, ia menilai penertiban tambang ilegal jauh lebih mendesak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
"Untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara, penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin dan pengelolaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab perlu diintensifkan," ujar Hendra.
Pandangan serupa disampaikan Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (API-IMA). IMA menilai pembahasan angka 70 persen tidak dapat semata-mata diukur dari pajak, royalti, atau dividen dalam satu tahun buku, melainkan harus melihat siklus bisnis jangka panjang.
Berdasarkan catatan IMA, lebih dari 80 persen total pengeluaran perusahaan tambang dibelanjakan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pekerja, hingga kewajiban fiskal daerah dan pusat.
"Kehadiran industri pertambangan juga turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti lewat keterangannya.
Selain itu, keuntungan perusahaan juga banyak yang diinvestasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan operasi di tengah tingginya risiko industri padat modal ini.
IMA lantas meminta pembahasan formula 70 persen dimulai dari pemetaan menyeluruh atas kontribusi industri bagi negara dan perekonomian.
Pemetaan ini dinilai penting agar penghitungan manfaat negara mempertimbangkan keekonomian jangka panjang perusahaan tanpa mengorbankan keberlanjutan operasi maupun investasi.

Sari menegaskan bahwa besarnya manfaat yang diterima negara berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan tambang untuk beroperasi secara layak dan kompetitif.
"Karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” ujar Sari lewat keterangannya.
Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menilai kontribusi minerba kepada penerimaan negara sangat signifikan.
Kementerian ESDM mencatat PNBP subsektor minerba sebesar Rp135,16 triliun pada 2025. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp141,94 triliun, melampaui target awal Rp134,05 triliun.
Pemerintah menargetkan PNBP minerba mencapai Rp160–165 triliun pada akhir 2026. Pada 2025, investasi subsektor tersebut tercatat sekitar 6,7 miliar dolar AS, dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 685.724 orang pada Semester I 2026.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira menilai bahwa besaran PNBP belum bisa serta-merta dijadikan tolok ukur persentase manfaat negara dari keseluruhan hasil tambang, mengingat PNBP hanyalah salah satu instrumen penerimaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah merinci secara terbuka basis penghitungan target 70 persen, apakah merujuk pada nilai produksi, laba bersih, penerimaan fiskal, porsi kepemilikan saham, atau akumulasi manfaat ekonomi.
"Kejelasan definisi dan metode penghitungan akan membantu pemerintah menetapkan kebijakan yang adil sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha," kata Anggawira kepada Suara.com.
ASPEBINDO juga menekankan bahwa penerapan target 70 persen wajib ditopang oleh landasan hukum.
Bagi izin dan kontrak yang tengah berjalan, penyesuaian kebijakan harus menghormati kesepakatan awal serta dijalankan secara transparan.
![Ilustrasi pekerja berada di atas kapal tongkang pengangkut batu bara. [ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/sgd]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/22/16469-realisasi-devisa-ekspor-batu-bara-kapal-pengangkut-batu-bara-ilustrasi-batu-bara.jpg)
Sementara itu, untuk penerbitan izin baru maupun perpanjangan, ketentuan mengenai kewajiban fiskal, hilirisasi, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dinilai dapat ditetapkan sejak awal.
ASPEBINDO menegaskan keberhasilan kebijakan pertambangan tidak hanya diukur dari penerimaan negara yang berkelanjutan, tetapi juga dari terbentuknya industri hilir yang berdaya saing, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil, serta tersedianya aset produktif bagi generasi mendatang.
"Kekayaan tambang harus menjadi fondasi transformasi ekonomi Indonesia: memberi manfaat hari ini, membangun kapasitas nasional, dan tetap meninggalkan kemakmuran setelah tambang selesai beroperasi," pungkas Anggawira.