- Serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Apindo menilai kenaikan upah harus berbasis bukti serta mempertimbangkan kemampuan finansial industri padat karya.
- Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman UMP provinsi pada 21 November 2026 mendatang.
Suara.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 masih menjadi pembahasan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Kelompok pekerja mengusulkan kenaikan hingga 9,5 persen demi meningkatkan kesejahteraan, sementara kalangan pengusaha mengingatkan kemampuan industri dalam menanggung tambahan biaya tenaga kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta pemerintah menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,9 dalam formula penghitungan upah, bukan kembali menggunakan 0,7 seperti tahun sebelumnya.
"Tentang upah minimum, kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentu (alfa) yang 0,7, jangan," ujar Said dalam konferensi pers virtual, belum lama ini.
Said menilai, besaran upah di Jakarta juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, upah minimum di ibu kota seharusnya tidak lebih rendah dibandingkan daerah penyangga yang memiliki biaya hidup lebih rendah.
“Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” kata Said.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mempertanyakan dasar perhitungan usulan kenaikan upah hingga 9,5 persen.
Menurutnya, penyesuaian upah harus mengacu pada kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan.
“Ya, 9,5 kan landasannya apa? Kan kita harus evidence-based gitu loh. Jadi jangan asal minta saja gitu loh, ya kan? Tapi juga harus ada dasarnya, landasannya. Kalau begini kan nanti rusak hubungan industrialnya,” ujar Bob.
Bob membandingkan usulan tersebut dengan tingkat inflasi yang berada di kisaran 3 persen. Ia menilai, kenaikan upah perlu memperhatikan perbedaan kemampuan setiap sektor usaha, terutama industri padat karya.
Menurut Bob, sejumlah perusahaan padat karya hanya memiliki kemampuan menaikkan upah sedikit di atas inflasi. Karena itu, penetapan kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban operasional perusahaan.
“Nah, makanya kita pernah bicara sama teman-teman padat karya, kemampuan mereka itu cuma inflasi ditambah 0,1 sampai 0,3. Itu kemampuan mereka, alfanya,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kemampuan perusahaan bisa mendorong pengusaha melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
Selain mengurangi tenaga kerja, perusahaan juga berpotensi menaikkan harga produk untuk menutup kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah tekanan inflasi.
“Nah, yang kedua, dia akan naikin harga. Nah, kalau naikin harga, itu mengakibatkan inflasi. Iya kan? Nah, inflasi akan menyebabkan rupiah akan tertekan. Yang bikin rupiah tertekan kan inflasi kita lebih tinggi gitu dari US dolar gitu,” paparnya.