- Serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Apindo menilai kenaikan upah harus berbasis bukti serta mempertimbangkan kemampuan finansial industri padat karya.
- Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman UMP provinsi pada 21 November 2026 mendatang.
Suara.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 masih menjadi pembahasan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Kelompok pekerja mengusulkan kenaikan hingga 9,5 persen demi meningkatkan kesejahteraan, sementara kalangan pengusaha mengingatkan kemampuan industri dalam menanggung tambahan biaya tenaga kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta pemerintah menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,9 dalam formula penghitungan upah, bukan kembali menggunakan 0,7 seperti tahun sebelumnya.
"Tentang upah minimum, kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentu (alfa) yang 0,7, jangan," ujar Said dalam konferensi pers virtual, belum lama ini.
Said menilai, besaran upah di Jakarta juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, upah minimum di ibu kota seharusnya tidak lebih rendah dibandingkan daerah penyangga yang memiliki biaya hidup lebih rendah.
“Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” kata Said.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mempertanyakan dasar perhitungan usulan kenaikan upah hingga 9,5 persen.
Menurutnya, penyesuaian upah harus mengacu pada kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan.
“Ya, 9,5 kan landasannya apa? Kan kita harus evidence-based gitu loh. Jadi jangan asal minta saja gitu loh, ya kan? Tapi juga harus ada dasarnya, landasannya. Kalau begini kan nanti rusak hubungan industrialnya,” ujar Bob.
Bob membandingkan usulan tersebut dengan tingkat inflasi yang berada di kisaran 3 persen. Ia menilai, kenaikan upah perlu memperhatikan perbedaan kemampuan setiap sektor usaha, terutama industri padat karya.
Menurut Bob, sejumlah perusahaan padat karya hanya memiliki kemampuan menaikkan upah sedikit di atas inflasi. Karena itu, penetapan kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban operasional perusahaan.
“Nah, makanya kita pernah bicara sama teman-teman padat karya, kemampuan mereka itu cuma inflasi ditambah 0,1 sampai 0,3. Itu kemampuan mereka, alfanya,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kemampuan perusahaan bisa mendorong pengusaha melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
Selain mengurangi tenaga kerja, perusahaan juga berpotensi menaikkan harga produk untuk menutup kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah tekanan inflasi.
“Nah, yang kedua, dia akan naikin harga. Nah, kalau naikin harga, itu mengakibatkan inflasi. Iya kan? Nah, inflasi akan menyebabkan rupiah akan tertekan. Yang bikin rupiah tertekan kan inflasi kita lebih tinggi gitu dari US dolar gitu,” paparnya.
Pemerintah Masih Bahas Formula dan Besaran Upah

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebelumnya menjelaskan, formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks alfa dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum.
Pemerintah telah meminta Dewan Pengupahan Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembahasan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ujar Yassierli.
Yassierli juga menyampaikan, upah minimum sektoral harus lebih tinggi dibandingkan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Penetapannya perlu mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor industri.
Di tingkat DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung menyebut, pembahasan UMP 2027 masih menghadapi perbedaan pandangan, terutama terkait penggunaan indeks alfa.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memfasilitasi perundingan antara unsur pekerja dan pengusaha.
“Masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi,” kata Pramono.
Pramono berharap pembahasan di Jakarta segera menghasilkan kesepakatan agar dapat dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya,” ujarnya.
Pemerintah menetapkan batas waktu penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 21 November 2026.
Sementara itu, penetapan UMK dijadwalkan paling lambat 25 November dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 30 November 2026.
Hingga kini, besaran UMP 2027 di seluruh provinsi belum diputuskan. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan dan penetapan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Simulasi UMP 2027
Dengan menggunakan UMP 2026, inflasi tahunan Oktober 2026, dan pertumbuhan ekonomi tahunan kuartal III 2026, Suara.com mencoba melakukan perhitungan kenaikan UMP menggunakan dua skenario indeks alfa, yakni 0,5 dan 0,7 pada tiga provinsi yang memiliki UMP terendah dan tertinggi tahun 2026.
Di DKI Jakarta, UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Dengan inflasi 2,52 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,87 persen, simulasi UMP 2027 mencapai sekitar Rp6.042.441 jika menggunakan alfa 0,5. Apabila alfa 0,7 dipakai, nilainya diperkirakan menjadi Rp6.109.710.
Papua Pegunungan memiliki UMP 2026 sebesar Rp4.508.714. Dengan inflasi 7,22 persen dan pertumbuhan ekonomi 2,36 persen, proyeksi UMP 2027 mencapai Rp4.887.446 dengan alfa 0,5 dan Rp4.908.727 dengan alfa 0,7.
Sementara itu, UMP Papua Selatan pada 2026 sebesar Rp4.508.100. Dengan inflasi 4,98 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,01 persen, simulasi kenaikan menghasilkan UMP sekitar Rp4.822.991 dengan alfa 0,5 dan Rp4.859.146 dengan alfa 0,7.
Untuk Jawa Barat, UMP 2026 tercatat Rp2.317.601. Dengan inflasi 2,90 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,89 persen, proyeksi UMP 2027 mencapai Rp2.453.065 jika menggunakan alfa 0,5 dan Rp2.480.367 dengan alfa 0,7.

Di Jawa Tengah, UMP 2026 sebesar Rp2.327.386. Dengan inflasi 2,99 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,83 persen, simulasi UMP 2027 mencapai Rp2.464.818 dengan alfa 0,5 dan Rp2.491.955 dengan alfa 0,7.
Adapun DI Yogyakarta memiliki UMP 2026 sebesar Rp2.417.495. Dengan inflasi 3,02 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,79 persen, proyeksi UMP 2027 mencapai Rp2.560.490 dengan alfa 0,5 dan Rp2.588.485 dengan alfa 0,7.
Simulasi tersebut hanya menjadi gambaran perbedaan hasil perhitungan berdasarkan penggunaan indeks alfa.
Angka-angka itu menggunakan data inflasi Oktober 2026 dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026, sehingga bukan angka resmi penetapan UMP 2027.