- Presiden KSPI Said Iqbal menuntut kenaikan UMP tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen dengan indeks alfa 0,9.
- Simulasi pengupahan berdasarkan tuntutan tersebut menunjukkan Maluku Utara berpotensi mengalami kenaikan tertinggi sebesar 21,17 persen pada 2027.
- Said Iqbal memprediksi pengumuman resmi penetapan upah minimum 2027 oleh pemerintah akan mundur hingga awal Desember 2026.
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi telah menyuarakan usulan kenaikan upah minimum tahun 2027. Kelompok buruh ini menuntut pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada rentang 7,5 persen hingga 9,5 persen dengan menetapkan indeks alfa sebesar 0,9.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa besaran angka tersebut dinilai paling ideal untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Ia secara khusus meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk tidak menggunakan nilai indeks (alfa) yang rendah dalam perumusan tahun ini.
"Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Kami berharap Menaker tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mengintervensi pakai indeks tertentu (alfa) yang 0,7. Jangan seperti itu," tegas Said dalam konferensi pers virtual pada Senin (16/11/2026).
Simulasi UMP 2027 Mengacu pada Tuntutan KSPI
Berdasarkan tuntutan penggunaan indeks alfa 0,9 tersebut, dilakukan sebuah simulasi perhitungan potensi UMP 2027 di 38 provinsi di Indonesia. Simulasi ini menggunakan landasan formula pengupahan yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut, penyesuaian upah minimum dikalkulasi dengan menjumlahkan tingkat inflasi dan hasil kali antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks alfa (dalam rentang 0,5–0,9). Hasil formula tersebut kemudian dikalikan dengan UMP tahun berjalan (2026).
Data indikator yang digunakan dalam simulasi ini meliputi tingkat inflasi tahunan per provinsi per Oktober 2026 dan angka pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026.
Potensi Kenaikan Tertinggi dan Terendah
Dari hasil simulasi, Maluku Utara diproyeksikan mencatat lonjakan UMP paling fantastis. Dengan modal pertumbuhan ekonomi spektakuler sebesar 16,65 persen dan inflasi 6,18 persen, kenaikan upah di wilayah ini diprediksi menyentuh angka 21,17 persen. Jika direalisasikan, UMP Maluku Utara akan naik sekitar Rp742.942, dari Rp3.510.240 menjadi Rp4.253.182.
Di sisi lain, Sulawesi Utara juga berpotensi mengalami kenaikan signifikan lantaran mencatat rekor inflasi tahunan tertinggi secara nasional pada bulan Oktober 2026, yakni 8,07 persen.
Untuk DKI Jakarta, ibu kota negara ini mencatatkan inflasi 2,52 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,87 persen. Dengan formula alfa 0,9, UMP DKI Jakarta berpotensi terkerek sebesar 7,80 persen (setara Rp447.102). Hal ini akan membawa UMP Jakarta dari angka Rp5.729.876 naik menjadi Rp6.176.978.
Catatan khusus tertuju pada Papua Tengah. Provinsi pemekaran ini menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami kontraksi ekonomi pada triwulan III 2026 (minus 3,59 persen), sehingga komponen pertumbuhan ekonominya memberikan kontribusi negatif pada perhitungan pengupahan.
Pengumuman Diprediksi Mundur ke Desember
Said Iqbal memprediksi bahwa penetapan resmi upah minimum tahun 2027 kemungkinan besar akan kembali mengalami keterlambatan dari jadwal yang semestinya, sama seperti tren di tahun-tahun sebelumnya.
"Dugaan saya kemungkinan agak molor. Sekitar awal bulan Desember 2026 kita baru akan mendapatkan nilai penetapan resmi, baik untuk UMP, UMK, UMSP, maupun UMSK," ungkapnya.
Daftar Lengkap Simulasi UMP 2027 di 38 Provinsi(Catatan: Angka berikut murni hasil perhitungan simulasi berdasarkan asumsi tuntutan KSPI dengan indeks alfa 0,9 dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah).
Aceh: Rp4.277.319
Sumatera Utara: Rp3.473.210
Sumatera Barat: Rp3.443.671
Riau: Rp4.055.526
Jambi: Rp3.715.509
Sumatera Selatan: Rp4.235.689
Bengkulu: Rp3.050.999
Lampung: Rp3.302.159
Kep. Bangka Belitung: Rp4.345.614
Kep. Riau: Rp4.278.257
DKI Jakarta: Rp6.176.978
Jawa Barat: Rp2.507.667
Jawa Tengah: Rp2.519.093
DI Yogyakarta: Rp2.616.479
Jawa Timur: Rp2.650.656
Banten: Rp3.346.099
Bali: Rp3.500.460
Nusa Tenggara Barat: Rp2.938.333
Nusa Tenggara Timur: Rp2.630.488
Kalimantan Barat: Rp3.325.979
Kalimantan Tengah: Rp3.945.458
Kalimantan Selatan: Rp4.083.084
Kalimantan Timur: Rp3.940.949
Kalimantan Utara: Rp4.091.835
Sulawesi Utara: Rp4.500.357
Sulawesi Tengah: Rp3.467.125
Sulawesi Selatan: Rp4.290.258
Sulawesi Tenggara: Rp3.635.525
Gorontalo: Rp3.744.535
Sulawesi Barat: Rp3.580.844
Maluku: Rp3.615.021
Maluku Utara: Rp4.253.182
Papua: Rp4.730.453
Papua Barat: Rp4.195.294
Papua Selatan: Rp4.895.301
Papua Tengah: Rp4.409.238
Papua Pegunungan: Rp4.930.008
Papua Barat Daya: Rp4.048.186
Catatan: data di atas bukan hasil resmi UMP 2026 dari pemerintah dan hanya sekadar simulasi.