- UU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur jam kerja peserta magang maksimal delapan jam sehari tanpa status pekerja tetap.
- Ketua SPK Rizma Afian Aziim menyatakan aturan tersebut berpotensi mengeksploitasi pencari kerja lulusan berijazah sebagai pengganti buruh tanpa hak upah minimum.
- Meskipun bukan pekerja, anak magang tetap berhak memperoleh uang saku, berbagai jaminan sosial, perlindungan K3, serta sertifikat pemagangan resmi.
Suara.com - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur jam kerja peserta pemagangan maksimal delapan jam sehari atau 40 jam dalam satu minggu. Namun, peserta magang tidak berstatus sebagai pekerja atau buruh sehingga tidak memiliki hak atas upah minimum seperti pekerja reguler.
Ketentuan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan ini dinilai berpotensi membuka celah eksploitasi anak magang sebagai pengganti pekerja tetap. Apalagi, program pemagangan dalam aturan baru tersebut juga menyasar pencari kerja yang sudah lulus pendidikan dan memiliki kualifikasi untuk bekerja.
Ketua Serikat Pekerja Kampus (SPK), Rizma Afian Aziim menilai pengaturan tersebut berpotensi menciptakan hubungan kerja terselubung atau disguised employment relationship.
Menurutnya, pemagangan yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 bukan hanya ditujukan bagi pelajar SMK atau mahasiswa yang menjalani program magang sebagai bagian dari pendidikan, melainkan juga pencari kerja yang sudah memiliki ijazah.
"Artinya mereka sudah punya ijazah, sudah punya kualifikasi yang cukup untuk mencari pekerjaan, tapi mereka dipekerjakan dengan kontrak magang," kata Aziim dalam konferensi pers Koalisi Rakyat untuk Kerja Layak (KOLAK) yang dilakukan secara virtual, Jumat (20/11/2026).
Dia khawatir perusahaan nantinya memanfaatkan skema pemagangan untuk mengisi posisi yang seharusnya ditempati pekerja reguler. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan produktif tanpa harus memberikan hak yang sama seperti pekerja pada umumnya.
"Ini bisa menjadi substitusi ya, substitusi tadinya pekerjaan diisi oleh pekerja tetap, tadinya pekerjaan atau posisi tertentu, job tertentu diisi oleh pekerja tetap, diganti oleh pemagang," ujarnya.
Azim menilai persoalan tersebut terlihat dari kesamaan jam kerja peserta pemagangan dengan pekerja reguler. Peserta magang bisa bekerja hingga 40 jam dalam satu minggu, tetapi tidak memiliki status sebagai pekerja yang berhak atas upah minimum.
"Ini kan jadi persoalan beban kerjanya sama, tapi haknya enggak ada. Enggak ada hak upah minimum, enggak ada perlindungan, dan lain sebagainya," katanya.
Selain jam kerja, Azim juga menyoroti perbedaan antara pemagangan dan pelatihan kerja. Menurutnya, pelatihan kerja seharusnya berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta melalui kurikulum yang terstruktur, bukan untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan.
Dalam pelatihan kerja, peserta tidak boleh diberikan target produksi karena tujuan utamanya meningkatkan keterampilan. Sementara itu, hasil pekerjaan peserta pemagangan justru dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.
Dia mencontohkan peserta magang yang bekerja sebagai pengembang teknologi informasi atau di pabrik perakitan kendaraan. Hasil pekerjaan mereka tetap bisa digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan produksi maupun menghasilkan produk yang dijual kepada konsumen.
"Kalau orang itu bekerja sebagai magang sebagai IT developer misalnya, atau dia magang sebagai pekerja di pabrik perakitan kendaraan misalnya yang statusnya magang, nah hasil kerjanya, hasil magangnya digunakan sebagai produk dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dijual dan sebagainya," jelasnya.
Azim juga mempertanyakan kejelasan kurikulum pemagangan dan pengakuan kompetensi bagi pesertanya. Menurutnya, jika pemagangan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, seharusnya ada standar pembelajaran dan sertifikasi kompetensi yang jelas.
Dia membandingkan pemagangan dengan pelatihan kerja yang memberikan sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara itu, menurutnya, pengakuan kompetensi peserta pemagangan belum memiliki kejelasan yang setara.
Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
Dalam Pasal 36, undang-undang tersebut mengatur peserta pemagangan merupakan pencari kerja yang tidak berstatus sebagai pekerja atau buruh di perusahaan penyelenggara pemagangan. Pemagangan juga ditegaskan bukan merupakan hubungan kerja.
Meski demikian, peserta pemagangan tetap berhak mendapatkan uang saku, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
UU tersebut juga mengatur pemagangan harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Apabila pemagangan diselenggarakan tanpa perjanjian tersebut, status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan