Suara.com - Kisruh yang terjadi di tubuh PSSI bisa mempengaruhi anggaran APBN untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya mengatakan bisa saja
Komisi X menghapus beberapa mata anggaran yang dianggap tidak lagi diperlukan setelah PSSI mendapatkan sanksi dari FIFA, seperti pembinaan atlet untuk Pelatnas dan sebagainya.
Hal ini sangat mungkin, karena beberapa anggota Komisi X DPR menilai Menpora Imam Nahrawi arogan, karena menolak menghadiri rapat kerja bersama DPR terkait kebijakannya membekukan PSSI.
Namun, Riefky yang ditemui di Batam Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2015) masih enggan memastikan apa saja mata anggaran yang akan dipotong dan berapa rupiah yang akan dihapus dari alokasi APBN untuk Kemenpora.
"Saya belum tahu, karena Menteri tidak datang saat rapat," katanya.
Meski begitu, ia berharap Menpora bisa menyelesaikan kisruh PSSI sebelum anggaran diputuskan.
"Saya berharap sebelum rapat kerja, Menpora sudah punya langkah bijak," kata dia.
Komisi X kembali akan memanggil Menpora dalam rapat kerja bersama pada pekan depan dengan agenda membicarakan kisruh PSSI, hasil audit BPK dan pagu anggaran APBN 2016.
Riefky berharap Menpora menghadiri rapat kerja itu, setelah mangkir dalam dua rapat sebelumnya.
Komisi X terus mendesak pemerintah berbesar hati mencabut SK Menpora, demi stabilitas nasional.
"Benahi PSSI, tapi tidak diintervensi. Dampak ke daerah ada materi dan moril. Karena bagi masyarakat daerah ada rasa bangga kepada klubnya," kata dia.
Jika memang pemerintah menilai ada yang tidak beres dalam tubuh PSSI, maka benahi pejabatnya, bukan lembaganya, seperti yang dilakukan FBI terhadap FIFA. (Antara)
TERPOPULER
