Suara.com - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyambangi Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Selasa (24/11/2020). Pada pertemuan tersebut PT LIB menjelaskan beberapa hal terkait pelaksanaan Liga 1 tahun depan
Direktur utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita yang datang bersama bersama jajarannya, dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal dan yang paling utama yakni pentingnya menjalankan kompetisi sepakbola di Tanah Air.
"Secara global kami menjelaskan pentingnya lanjutan kompetisi domestik. Manfaat dan perannya akan sangat besar. Bukan saja untuk sepakbola nasional secara menyeluruh namun juga guna meyakinkan dunia tentang sepakbola Indonesia sebelum terlaksananya Piala Dunia 2021," kata Akhmad dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com.
Selain itu, PT LIB juga menjelaskan kepada pihak kepolisian hal-hal teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan lanjutan Liga 1 dan Liga 2. Salah satunya yakni adanya protokol kesehatan yang sangat ketat, mengingat masih di tengah pandemi COVID-19.
"Dalam hal ini tetap memerhatikan dan mematuhi protokoler kesehatan. Kami informasikan kompetisi akan digelar tanpa penonton, dan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai standar FIFA, AFC, dan arahan Satgas penanggulangan Covid-19," ia menjelaskan.
“Lebih dari itu kami juga menjelaskan akan dibuatkan peraturan agar suporter atau penonton tetap patuh pada protokoler kesehatan," tambah lelaki berusia 51 tahun tersebut.
Menanggapi kedatangan perwakilan PT LIB ke markasnya, kepala Baharkam, Komjen Agus Andrianto memberikan tanggapan. Ia tetap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi.
"Terima kasih atas kehadiran dan informasinya. Pada prinsipnya kami akan memberikan dukungan penuh," ujar Agus.
Kompetisi baik itu Liga 1 dan 2 seharusnya sudah bergulir pada Oktober lalu. Namun, karena tidak adanya izin keramaian dari Polri kompetisi pun harus ditunda oleh PSSI dan PT LIB.
Baca Juga: Liga 1 Baru Restart Februari 2021, Fokus Gelandang Senior PSM Tetap Terjaga
Kepolisian tak mengeluarkan izin dengan pertimbangan masih tingginya angka penyebaran virus corona di Indonesia. Di samping itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak juga menjadi salah satu pertimbangan.
