- APPI mengungkapkan 28 klub dari Liga 1 hingga Liga 4 menunggak gaji 303 pemain senilai Rp14,8 miliar.
- Legal APPI Mohammad Agus Riza Hufaida menyampaikan data tersebut dalam acara Water Break PSSI Pers di Kantor I.League.
- APPI mendorong penerapan aturan tegas berupa larangan mengikuti kompetisi bagi klub yang belum melunasi kewajiban gaji.
Suara.com - Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) mengungkap persoalan serius terkait pembayaran gaji pemain.
Sebanyak 28 klub dari Liga 1 hingga Liga 4 Indonesia tercatat memiliki tunggakan gaji dengan nilai total mencapai sekitar Rp14,8 miliar.
Legal APPI Mohammad Agus Riza Hufaida mengatakan, tunggakan tersebut berkaitan dengan 303 pemain.
Data itu mencakup laporan yang masuk ke APPI hingga putusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) yang belum dilaksanakan.
"Total kasus yang ada di kita, baik dari laporan maupun sampai dengan putusan NDRC tapi belum dilaksanakan, itu total ada 28 klub. Ya, dengan total 303 pemain. Itu dari Liga 1 sampai Liga 4 dengan nilai keseluruhan Rp14 miliar 800 juta sekian," kata Riza dalam acara Water Break PSSI Pers bertajuk Membawa Liga Naik Kelas di Kantor I.League
Berdasarkan data APPI, 28 klub yang memiliki persoalan tunggakan gaji tersebut adalah PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, PSIS Semarang, RANS FC, Sriwijaya FC, Persikota Tangerang, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, dan Persibo Bojonegoro.
Daftar tersebut juga mencakup Persekat Tegal, Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, Persikabo 1973, serta Waanal Brother FC.
Riza menegaskan, persoalan pembayaran gaji tidak boleh dianggap sebagai masalah sekunder. Menurutnya, gaji merupakan hak dasar pemain yang harus dipenuhi klub setelah menjalankan kewajibannya di lapangan.
"Dan hak pemain ini, ya kalau ada hadis yang bilang bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering," ujar Riza.
APPI berharap persoalan tunggakan gaji tidak kembali menghiasi kompetisi musim depan. Terlebih, kompetisi Super League 2026/2027 dijadwalkan mulai bergulir pada akhir pekan ini.
Riza bahkan mendorong adanya aturan yang lebih tegas terhadap klub yang masih memiliki persoalan dengan hak pemain. Klub bermasalah, menurutnya, semestinya tidak mendapatkan izin mengikuti kompetisi sebelum kewajibannya diselesaikan.
"Dan soal bagaimana kemudian tidak ada permasalahan gaji, sebenarnya mungkin beberapa tahun sebelumnya kami sudah berulang kali menyampaikan mitigasi-mitigasinya, termasuk soal zero tolerance terkait dengan klub lisensi tadi," katanya.
Menurut Riza, persoalan tersebut sebenarnya dapat ditekan melalui mekanisme lisensi dan pengawasan sejak sebelum kompetisi dimulai. Karena itu, klub yang belum memenuhi kewajiban terhadap pemain perlu mendapatkan konsekuensi yang jelas.
Riza juga mengungkapkan bahwa persoalan tunggakan gaji bukan hanya terjadi di kompetisi kasta bawah. Pada musim sebelumnya, masih terdapat tiga klub Super League yang tercatat memiliki tunggakan terhadap pemain, yakni PSBS Biak, PSM Makassar, dan Semen Padang.
Kasus PSBS Biak menjadi perhatian khusus APPI. Riza menilai persoalan tersebut seharusnya sudah dapat diantisipasi karena indikasi masalah pembayaran telah muncul sekitar empat bulan sebelum kompetisi musim lalu berakhir.