Suara.com - Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) menggelar audiensi dengan Komisi X DPR RI, Rabu (1/9/2021). APPI ingin profesi pemain bola diakui oleh pemerintah.
Hal ini berkaitan karena pesepak bola adalah atlet yang cukup rentan. Terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran hak seperti penunggakan gaji pemain.
Jika diakui pemerintah, pesepak bola akan dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Itu membuat pesepakbola setara dengan pekerja lainnya.
Pertemuan ini APPI diwakili oleh Presiden Firman Utina dan Wakilnya Andritany Ardhiyasa, Anggota Komite Eksekutif APPI Bima Sakti, serta Plt General Manager APPI M.Hardika Aji dan Deputi Gotcha Michel.
Mereka berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Bidang KOKESRA, Muhaimin Iskandar, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, serta jajaran tim staf DPR lainnya. Adpaun juga hadir dari Kementerian Tenaga Kerja diwakili oleh Staf Khusus Dita Indah Sari dan Wilson Sitorus.
"Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Bapak Ketua Komisi X DPR RI yang akan menjembatani aspirasi kami," kata Firman Utina dalam rilis APPI.
"Selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk pembahasan lebih mendalam baik yang terkait dengan agenda jangka pendek yaitu pembahasan Profesi Atlet dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga jangka menengah perihal revisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional," tambahnya.
Menurut APPI, isu hukum ketenagakerjaan masih tidak begitu lazim bagi industri sepakbola Indonesia. Setiap tahunnya selalu dihiasi isu-isu penunggakan gaji yang dialami oleh pemain.
Seperti PSM Makassar yang menunggak gaji 17 pemainnya dan baru melunasi pada H-1 sebelum kick-off Liga 1 2021. PSM baru melunasi lantaran terancam tak bisa ikut kompetisi karena tidak bisa daftarkan pemainnya jika tak membayar tunggakan.
Baca Juga: H-1 Jelang Kick-off Liga 1, PSM Makassar Akhirnya Lunasi Tunggakan Gaji Pemain
Selain PSM ada beberapa tim lain yang kebanyakan dari Liga 2. Seperti Persis Solo, Mitra Kukar, dan Kalteng Putra.
