Infografis
Suara.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir melaporkan persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan, antara lain harapan agar Presiden bisa hadir pada saat pembukaan 10 November 2023, di mana akan dihadiri juga oleh Presiden FIFA.
Erick juga menyampaikan kepada Presiden tentang alasan FIFA memilih empat kota yang menjadi penyelenggaraan Piala Dunia yakni Jakarta, Solo, Bandung dan Surabaya. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan karena FIFA ingin ada hal-hal yang lebih terjaga.
“Dan Presiden FIFA kalau tidak ada jadwal tentu yang mendadak, tanggal 9 (November) sudah ada di Jakarta untuk juga mengunjungi fasilitas training center yang dibantu FIFA, kurang lebih pendanaan Rp10 miliar yang besok tanggal 22 (September) akan ada peletakan batu pertama,” ujar Erick yang juga menjabat Menteri BUMN itu.
“Tentu ada target-target yang diminta FIFA, terutama dari target penonton dan lain lain,” jelasnya.
Adapun pada kesempatan itu, kata Erick, Presiden mengarahkan kembali pembangunan dari sepak bola harus terus dilanjutkan.
Presiden melihat beberapa kali tim nasional sudah mulai bisa konsisten dan ingin ada keberlanjutan konsistensi tersebut.
“Presiden juga menyampaikan pembenahan sepak bola menyeluruh. Memang waktu itu saya pernah bersama Kapolri melakukan kerja sama satgas untuk bagaimana bisa melihat sepak bola kita jangan ada hasil negatif, artinya ada pemainan di lapangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Erick mengaku telah meminta izin Presiden untuk melibatkan tokoh publik dalam satgas mafia bola.
“Tentu tadi saya izin Presiden, ini memang dorongan beliau, karena beliau yang membuka tadi apakah ini perlu percepatan dengan mengambil tokoh-tokoh publik.
Presiden mengarahkan, dan mengharapkan satgas mafia bola ini ada keterwakilan dari pubik sehingga sangat transparan,”jelasnya.
Erick mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat sore hari ini untuk kemudian mengumumkan siapa saja tokoh publik yang akan membantu percepatan pemberantasan dari permainan bola negatif atau pengaturan skor di sepak bola Indonesia.
