Infografis
Suara.com - Kasus dugaan perselisihan gaji antara PSIS Semarang dan mantan asisten pelatih di BRI Liga 1 2023/2024 kini mulai meruncing.
Manajemen tim Laskar Mahesa Jenar mengambil sikap tegas akan membawa kasus itu ke ranah hukum atas pencemaran nama baik," kata Manajer Operasional PSIS Wisnu Adi dalam rilis yang diterima, Minggu (23/6/2024).
Sebelum itu, ramai mengenai isu di media sosial terkait ada salah satu official PSIS di Liga 1 2023/24 yang mengatakan bahwa haknya belum dipenuhi oleh manajemen.
Dalam unggahan Instagram pentolan suporter Panser Biru, Kepareng @kepareng_wareng,
Dalam postingannya, Kepareng mengunggah pesan dari mantan asisten pelatih PSIS Semarang bernama Rifqi Hadiyanto.
Rifqi menanyakan perihal hak hingga bonus bulan pertama dan kedua yang belum terbayarkan hingga selesai bekerja bersama PSIS, akhir April lalu.
"Cuma mbantu nagihke hak-hake sopo reti dengan bantuan suporter cilik seperti aku ngene seng dimulai diserang buzzer hak-hake pemain pelatih dan kitman dilunasi. Sabda Rosul bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Percuma mben Jumat muter,ketemu kyai-kyai tapi gur nggo nutupi ko ngono," tulis Wareng, sapaan akrab Kepareng.
Menjawab hal ini, Wisnu Adi mengatakan bahwa hak untuk seluruh komponen tim baik pemain dan official sudah terpenuhi.
"Semua sudah selesai dan semua ada mekanismenya. Untuk pelatih fisik yang bersangkutan, haknya telah diselesaikan pada tanggal 29 Mei dan kami memiliki bukti transfer yang ada. Hak pemain, official dan kewajiban PSIS sudah selesai," jelas dia.
Baca Juga: PSM Resmi Lepas Trio Legiun Asing, Terbaru Victor Mansaray
"Apabila ada kasus seperti tadi pagi yakni pelatih fisik mau pun komponen tim lainnya seperti pemain dan official merasa belum selesai silakan ke NDRC (National Development and Reform Commission). Kita buktikkan di sana," tambah Wisnu.
"Kami berharap segala sesuatu yang merasa belum lunas, silakan sampaikan kepada kami, tidak perlu mengumbar di media sosial. Jika tidak berkenan menyampaikan secara langsung, silakan melapor ke NDRC atau ke asosiasi yang ada untuk diselesaikan," lanjutnya.
