Pebisnis kelahiran Watampone, Sulsel ini sebenarnya melanggar statuta FIFA terkait rekam jejak kriminal seseorang yang memimpin federasi sepak bola. Nurdin sempat mundur saat Munaslub PSSI pada 2008, namun posisi ketua umum masih tetap ia pegang.
![Ketua harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid [suara.com/Dian Rosmala]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/06/13/o_1al4p4apsi5t1jst1sgb1ck99cpa.jpg)
Situasi ini yang akhirnya membuat suporter Indonesia turun ke jalan dan melakukan demo menuntut Nurdin lengser. Saat itu seperti dikutip dari sejumlah sumber, Wapres Jusuf Kalla hingga ketua KONI menekannya untuk melepas jabatan sebagai ketum PSSI.
FIFA bahkan saat itu sempat mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Indonesia jika Nurdin tak melepas jabatannya. Namun politisi Golkar itu tak bergeming dan tetap memimpin PSSI.
Bebas dari penjara, Nurdin kembali maju untuk jadi ketum PSSI di Kongres PSSI pada 2011 yang berlangsung di Kepri. Aksi demo besar-besaran pun dilakukan suporter hingga membuat kongres PSSI ricuh.
Pada Maret 2011, pemerintah SBY kala itu lewat Menpora Andi Malarangeng, bersama dengan FIFA menghentikan pemberian dana kepada PSSI. Pemerintah juga tak lagi mengakui Nurdin Halid sebagai ketum PSSI dan Nugraha Besoes sebagai Sekretaris Umum PSSI.
FIFA bahkan sempat mengeluarkan keputusan tegas dengan melarang Nurdin Halid, nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI.
FIFA juga menunjuk Agum Gumelar untuk menjadi Ketua Komite Normalisasi untuk mengadakan pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru.