Infografis
PT LIB dan PSSI menerapkan aturan itu sebagai bagian dari upaya transformasi sepak bola Indonesia pasca Tragedi Kanjuruhan, Malang. Namun dalam praktiknya, masih banyak suporter tamu yang melanggar dan tetap datang ke markas tuan rumah.
PSSI melalui Komite Disiplin (Komdis) pun hanya memberikan sanksi berupa denda kepada tim tuan rumah selaku penyelenggara pertandingan. Begitu juga tim tamu dapat sanksi yang sama karena suporternya nekat hadir.
Secara sosiologis, pencabutan larangan ini dianggap sebagai langkah penting menuju pemulihan ekosistem sepak bola nasional pasca-Tragedi Kanjuruhan. Namun, keputusan tersebut harus didukung oleh kesiapan menyeluruh, mulai dari edukasi suporter, peningkatan kapasitas pengamanan stadion, hingga sistem koordinasi antar pihak terkait.
PT LIB dan PSSI dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa jika aturan ini dicabut, tidak akan menimbulkan potensi gesekan baru di antara suporter. Oleh karena itu, keputusan yang akan diambil pada akhir Mei nanti sangat krusial dan akan menjadi tolok ukur arah kebijakan sepak bola nasional dalam menyambut musim baru.
Di tengah harapan publik terhadap atmosfer stadion yang kembali semarak, PT LIB juga perlu mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat jika larangan ini resmi dicabut. Pendataan suporter tandang, penyesuaian kapasitas tribun, hingga regulasi tiket khusus bisa menjadi bagian dari strategi pengelolaan baru.
Dengan keputusan yang dijadwalkan keluar akhir Mei, seluruh elemen sepak bola nasional kini menantikan hasil konkret dari kajian dan diskusi antara operator kompetisi dan pihak kepolisian. Keputusan tersebut tidak hanya akan menentukan arah kebijakan musim depan, tetapi juga menjadi penentu sejauh mana transformasi sepak bola Indonesia telah berjalan menuju kondisi yang lebih aman dan inklusif.
