- Kasus FAM menunjukkan bahaya manipulasi dokumen dalam naturalisasi pemain.
- Proses naturalisasi menurut aturan FIFA sangat ketat dan tidak bisa instan.
- PSSI menjadi contoh penerapan jalur legal naturalisasi. Lewat identifikasi pemain keturunan, pengecekan dokumen, koordinasi dengan pemerintah, penerbitan paspor, hingga pengajuan change of association ke FIFA
Orang tua atau kakek-nenek lahir di negara tersebut.
Tinggal di negara itu setidaknya 5 tahun setelah usia 18 tahun.
Persetujuan FIFA
Jika seorang pemain pernah membela tim nasional lain (meski di level junior), ia wajib mengajukan permohonan perpindahan asosiasi (change of association) ke FIFA. Proses ini bisa memakan waktu lama karena harus diverifikasi langsung oleh Komite Status Pemain FIFA.
Pendaftaran di Federasi Nasional
Setelah mendapatkan kewarganegaraan, pemain harus didaftarkan secara resmi di federasi sepak bola negara tersebut, lengkap dengan dokumen legal. Federasi wajib memastikan tidak ada pelanggaran administrasi.
Verifikasi FIFA
Sebelum pemain bisa bermain di laga resmi FIFA (kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dsb.), dokumennya diperiksa ulang oleh FIFA. Jika ada keraguan, FIFA berhak menolak pendaftaran pemain.
Dengan kata lain, naturalisasi tidak cukup hanya dengan “pegang paspor”. Ada jalur panjang yang melibatkan imigrasi, federasi, hingga otoritas FIFA.
Di Mana Malaysia Salah?
Menurut FIFA, kesalahan Malaysia terletak pada manipulasi dan pemalsuan dokumen.
Artinya, meski para pemain sudah memegang status kewarganegaraan, proses administratif di FAM tidak mengikuti standar yang ditetapkan.
Federasi menyebut ini hanya “kesalahan teknis”, tetapi FIFA menilainya sebagai pelanggaran serius karena menyangkut integritas kompetisi internasional.
Dampak Besar untuk Malaysia
Sanksi ini merugikan banyak pihak. FAM harus menanggung beban denda, sementara tujuh pemain kehilangan kesempatan berkarier selama satu musim penuh.
Bagi publik, kepercayaan terhadap federasi runtuh seketika.
Lebih dari itu, Malaysia kini tercatat di mata dunia sebagai contoh buruk tata kelola naturalisasi.
Padahal, jika prosedurnya dijalankan sesuai regulasi FIFA, naturalisasi bisa menjadi jalur legal untuk memperkuat tim nasional.
Bagaimana PSSI Melakukannya?
![Pesepak bola Miliano Jonathans (kiri) mengikuti pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (3/9/2025). [ANTARA FOTO/Fauzan/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/04/51354-miliano-jonathans.jpg)
Indonesia sudah berulang kali menempuh jalur naturalisasi, tapi prosesnya tidak mudah.
PSSI menegaskan naturalisasi bukan “jalan pintas”, melainkan kerja panjang agar tidak tersandung aturan FIFA.
Contoh terbaru adalah, naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra.
Berikut langkah-langkah PSSI untuk naturalisasi pemain, gak instan seperti membuat mie.
Identifikasi pemain potensial
PSSI memantau pemain keturunan lewat jaringan scout dan diaspora.
Cek dokumen silsilah keluarga
Semua dokumen—akte kelahiran, akta orang tua, paspor—dicek detail. Seperti bukti valid mengenai silsilah keluarga dari Mees Hilgers, Eliano Reijnders hingga garis keturunan Kevin Diks.
Koordinasi dengan pemerintah
PSSI mengajukan permohonan ke Kemenkumham, Kemenpora, dan DPR. Proses ini termasuk sidang paripurna DPR untuk menyetujui pemberian status WNI.
Penerbitan paspor Indonesia
Setelah resmi WNI, Paes dan Jonathans mendapatkan paspor Indonesia. Ini tahap penting sebelum didaftarkan ke FIFA.
Pengajuan ke FIFA
Karena Paes pernah membela Belanda U-21, PSSI harus mengajukan change of association ke FIFA. Prosesnya bisa berbulan-bulan karena diverifikasi langsung.
Registrasi ke AFC/FIFA
Setelah semua clear, pemain baru bisa diturunkan dalam ajang resmi seperti Kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia.
Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan semua proses ini.
Bahkan ada kasus pemain yang gagal karena dokumen tidak memenuhi syarat, meski sudah berdarah Indonesia.
Kontributor: Adam Ali
