PSSI Hubungi KOI usai Muncul Kabar Timnas Indonesia Dicoret dari Asian Games 2026

Suara.com - Isu mengenai absennya Timnas Indonesia dari Asian Games 2026 mendadak ramai. Namun hingga Rabu, PSSI memastikan belum menerima dokumen resmi apa pun terkait pembatalan partisipasi tersebut.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian tertulis. Asian Games 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di Jepang.

“Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan surat resmi bahwa kita tidak ikut dalam Asian Games di Jepang,” kata Sumardji kepada pewarta di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang.

Berawal dari Media Vietnam dan Regulasi Baru

Kabar ini mencuat setelah media Vietnam memberitakan bahwa Indonesia tidak bisa tampil di cabang sepak bola putra Asian Games 2026 karena gagal lolos ke Piala Asia U23 2026.

Disebutkan pula bahwa AFC bersama OCA menyepakati aturan baru: hanya 16 negara peserta Piala Asia U23 2026 yang berhak tampil di sepak bola putra Asian Games 2026.

Jika regulasi tersebut benar diberlakukan, maka peluang Indonesia otomatis tertutup. Namun hingga kini, PSSI belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait.

PSSI Sudah Kirim Entry Name

Sumardji menegaskan bahwa dalam perencanaan awal, Indonesia memang diproyeksikan ambil bagian di Asian Games 2026. Bahkan, proses administratif sudah berjalan.

“Entry name itu sudah kami kirim dari dua bulan yang lalu. Dari awal memang kami ikut Asian Games, maka ketika muncul informasi ini kami harus memastikan kebenarannya,” kata dia.

Menurutnya, kabar soal kemungkinan Indonesia tidak ikut justru pertama kali diterima dari media, bukan melalui jalur resmi.

“Sampai tadi saya masih menanyakan kepastiannya seperti apa karena kami juga belum mendapatkan informasi yang benar-benar pasti,” ujar Sumardji.

KOI Jadi Penentu Akhir

Dalam struktur keolahragaan nasional, keikutsertaan Indonesia di ajang multi-event seperti Asian Games berada di bawah kewenangan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Karena itu, PSSI terus berkoordinasi dengan KOI untuk memastikan status resmi Indonesia.