Suporter Bebas Uang Jaminan Visa AS Saat Piala Dunia 2026, Standar Ganda Imigrasi Trump Disorot

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat akhirnya melonggarkan jeratan finansial bagi suporter sepak bola dari 50 negara dengan menghapus kewajiban deposit visa senilai 15.000 dolar AS. Kebijakan ini khusus menyasar para penggemar yang memegang tiket Piala Dunia 2026 resmi pertandingan guna menjamin kelancaran turnamen akbar di Amerika Utara tersebut.

Langkah pragmatis ini menandai pergeseran sementara dari doktrin imigrasi ketat yang selama ini menjadi wajah pemerintahan Trump di panggung internasional. Keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan mobilitas suporter, tetapi juga menyelamatkan citra AS sebagai tuan rumah yang inklusif di mata FIFA.

Dampaknya sangat signifikan bagi negara-negara seperti Aljazair, Cabo Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia yang telah mengamankan tempat di putaran final. Kehadiran ribuan suporter dari negara-negara tersebut kini tidak lagi terhambat oleh beban jaminan uang tunai yang setara dengan ratusan juta rupiah.

"Kami membebaskan obligasi visa bagi penggemar yang memenuhi syarat yang membeli tiket Piala Dunia," kata Asisten Sekretaris Negara untuk Urusan Konsuler Mora Namdar dalam sebuah pernyataan kepada BBC.

Ketentuan deposit yang mulai berlaku tahun lalu ini awalnya dirancang untuk menekan angka pelanggaran izin tinggal oleh warga asing. Namun, desakan kebutuhan operasional Piala Dunia memaksa otoritas terkait untuk memberikan pengecualian khusus bagi pemegang tiket terverifikasi.

Sebelumnya, kelonggaran ini hanya dinikmati oleh jajaran pemain dan staf pelatih yang terlibat langsung dalam kompetisi. Baru pada hari Rabu kemarin, hak istimewa tersebut diperluas kepada penonton biasa yang bisa membuktikan kepemilikan tiket mereka.

Program percontohan selama 12 bulan yang dimulai Agustus lalu merupakan bagian dari pengetatan pengawasan imigrasi secara menyeluruh. Departemen Luar Negeri mengklaim kebijakan deposit bertujuan menyaring pelancong dari negara-negara yang data verifikasinya dianggap kurang memadai.

Dalam sebuah pernyataan, FIFA mengatakan pengumuman tersebut menunjukkan kolaborasi berkelanjutan dengan Gedung Putih "untuk menghadirkan acara global yang sukses, memecahkan rekor, dan tak terlupakan."

Induk organisasi sepak bola dunia tersebut menyambut baik kompromi ini demi memastikan stadion-stadion di AS tetap penuh sesak oleh pendukung internasional. "Kami berterima kasih kepada Pemerintah atas kemitraan yang berkelanjutan," tambah pihak FIFA.

Meski ada pelonggaran bagi 50 negara, warga dari Iran dan Haiti tetap berada dalam daftar cekal dan dilarang masuk ke wilayah AS. Pengecualian di negara tersebut hanya berlaku bagi atlet dan pelatih, sementara pendukung mereka tetap tidak memiliki akses masuk.

Ironisnya, suporter dari Pantai Gading dan Senegal tetap harus menghadapi pembatasan parsial akibat perluasan aturan larangan perjalanan. Selain beban finansial, pemerintah AS juga mewajibkan penyerahan riwayat media sosial selama lima tahun terakhir bagi para turis.

Kebijakan ini memicu gelombang protes dari organisasi pembela hak asasi manusia yang melihat adanya risiko pemantauan berlebihan. Para aktivis memperingatkan bahwa prosedur ini bisa berujung pada diskriminasi rasial, penangkapan sepihak, hingga pengawasan ketat terhadap privasi pengunjung.

Piala Dunia mendatang akan diselenggarakan secara kolaboratif oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai tanggal 11 Juni. Kebijakan deposit visa $15.000 sebelumnya menjadi hambatan besar bagi penggemar dari negara berkembang untuk mendukung tim nasional mereka secara langsung di stadion.