European Leagues Desak Gianni Infantino Mundur dari Presiden FIFA

Suara.com - Masa depan Gianni Infantino di FIFA berada di ujung tanduk setelah Presiden European Leagues, Claudius Schaefer, menyuarakan desakan reformasi kepemimpinan secara menyeluruh. Schaefer menilai gaya kepemimpinan Infantino makin otoriter dan merusak integritas sepak bola global.

Asosiasi yang menaungi 53 liga profesional pria dan wanita tersebut menyoroti konsentrasi kekuasaan Infantino yang melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya, serangkaian kebijakan strategis sering kali diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan para pemangku kepentingan.

Gelombang penolakan ini menjadi puncak dari ketegangan panjang antara FIFA dan berbagai organisasi sepak bola atas pengelolaan tata kelola olahraga. Tiga konfederasi besar, yakni UEFA, AFC, dan CONCACAF, bahkan mulai memprotes kepemimpinan Infantino secara terbuka.

Pemicu utama kemarahan publik sepak bola adalah kegagalan wacana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia oleh FIFA. Di saat yang sama, wacana mengenai pemungutan suara mosi tidak percaya untuk melengserkan Infantino kini mulai digulirkan secara serius.

Selain masalah komersialisasi, kepemimpinan Infantino makin disorot akibat masuknya intervensi politik luar yang mencederai aturan independensi olahraga. Konfederasi menilai tindakan Infantino telah mengangkangi regulasi resmi yang mengikat federasi internasional.

Dua kejadian yang melibatkannya dengan Presiden AS Donald Trump menjadi bukti nyata pelanggaran batas etik dan hukum internal federasi. Pemberian Penghargaan Perdamaian FIFA serta pembatalan hukuman kartu merah penyerang Folarin Balogun atas campur tangan Trump memicu kemarahan publik.

Langkah sepihak tersebut dinilai menabrak aturan hukum asosiasi di Swiss yang mewajibkan seluruh jajaran direksi bekerja secara cermat dan transparan. Schaefer menegaskan bahwa pelanggaran eksekusi kebijakan tanpa persetujuan dewan merupakan bentuk kecurangan hukum.

"Kami mempertanyakan kelayakannya untuk melanjutkan jabatan sebagai presiden. Di Swiss sini, kami melihat FIFA dari dekat dan tampaknya pengaruh presiden meningkat dari tahun ke tahun. Keputusan-keputusan besar diambil tanpa konsultasi bermakna dengan para pemangku kepentingan yang terdampak," kata Schaefer, dikutip dari CNA, Rabu (26/8/2026).

Schaefer menekankan bahwa intervensi politik terhadap keputusan pertandingan langsung merusak nilai olahraga yang paling mendasar. Kasus pembatalan skorsing Balogun dianggap sebagai preseden paling buruk sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen resmi FIFA.

"FIFA adalah asosiasi di bawah hukum Swiss dan dalam asosiasi ini Anda memiliki aturan. Presiden dan anggota dewan harus menjalankan tugas mereka dengan cermat. Ini adalah masalah hukum. Jika Anda mengambil keputusan seperti itu (seperti penghargaan perdamaian), tanpa memberi tahu dewan, itu, menurut pandangan saya, adalah pelanggaran hukum. Dan kemudian, selama Piala Dunia kita semua tahu tentang masalah kartu merah. Itu adalah skandal nyata. Saya tidak pernah mengingat intervensi politik semacam ini terkait dengan masalah olahraga. Tindakan seperti itu mempertanyakan integritas permainan. Itu sebabnya tidak ada masa depan di FIFA untuk Infantino. Tidak bisa ada," ujar Schaefer.

Meskipun Infantino berencana mencalonkan diri kembali untuk periode keempatnya tahun depan, penolakan kuat dipastikan akan menghadangnya. Kendati demikian, penggantian figur presiden dianggap bukan satu-satunya jalan keluar jika struktur organisasi tidak diubah secara mendasar.

European Leagues menegaskan bahwa redefinisi peran dan batasan wewenang Presiden FIFA merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Perubahan sistemis hanya dapat terwujud jika kepemimpinan puncak diserahkan kepada sosok baru.

Pihak FIFA sendiri belum memberikan tanggapan atau respons resmi terkait tanggapan mendalam dari European Leagues tersebut.

Isu penyalahgunaan wewenang di tubuh FIFA sebetulnya merupakan persoalan lama yang terus berulang sejak era kepemimpinan sebelum Infantino. Reformasi total kini menjadi agenda mendesak agar tata kelola sepak bola dunia kembali pada jalur transparansi dan independensi.