-
Kepengurusan Michael Victor Sianipar menyurati PSSI, FIFA, dan AFC untuk menolak penunjukan Vivin Cahyani.
-
FFI menyoroti lima cacat formil SK PSSI termasuk selisih klaim dukungan suara pengajuan KLB.
-
Pengurus FFI mengusulkan tim ad hoc independen atau membawa sengketa menuju arbitrase olahraga BAKI.
“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum."
"Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum,” tegas Michael.
Sebagai upaya penyelesaian, FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan menjaga status quo organisasi. Mereka juga meminta PSSI menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB beserta berita acara rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.
FFI turut mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang independen dan imparsial sesuai Pasal 91 ayat 1 Statuta PSSI 2025. Proses musyawarah diharapkan dapat berlangsung dalam waktu 30 hari kerja.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, FFI menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat 3 Statuta PSSI 2025.
Michael berharap PSSI bersedia menyelesaikan polemik tersebut melalui mekanisme organisasi yang berlaku dan mengedepankan objektivitas.
Ia juga mengajak masyarakat sepak bola dan futsal Indonesia untuk ikut mengawal persoalan yang tengah terjadi di tubuh federasi.
Menurut Michael, persoalan ini bukan sekadar menyangkut jabatan Ketua Umum FFI, melainkan juga menyangkut marwah dan wibawa PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional.