- Sejumlah klub seperti Garudayaksa dan De Red FC kini dikaitkan dengan tokoh politik tertentu pada kompetisi mendatang.
- Pengamat Unair Suko Widodo menyatakan basis massa besar dan fanatisme suporter sepak bola menarik minat para politisi.
- Pengamat memperingatkan bahwa pengelolaan klub secara berlebihan sebagai alat politik berisiko memicu penolakan kritis dari suporter.
Suara.com - Sepak bola Indonesia mulai bersinggungan dengan kepentingan politik. Sejumlah klub profesional kini dikaitkan dengan tokoh maupun kelompok politik tertentu, namun tidak termasuk tim besar seperti Persib Bandung dan Persebaya Surabaya.
Kondisi ini mendapat perhatian dari pengamat komunikasi politik yang mengingatkan adanya risiko jika klub dijadikan kendaraan politik praktis.
Fenomena tersebut terlihat dari kemunculan sejumlah klub yang memiliki keterkaitan dengan tokoh atau kelompok politik.
Di Super League 2026/2027, ada Garudayaksa. Sementara di kompetisi kasta kedua dan ketiga, terdapat De Red FC serta Banteng Jatim FC.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menilai sepak bola memang memiliki nilai politik yang tinggi.

Besarnya basis massa membuat olahraga ini berpotensi menjadi ruang mobilisasi sosial sekaligus membangun jaringan.
"Sepak bola pasti memiliki nilai politik karena memiliki basis massa yang besar. Olahraga ini mempertemukan massa dalam jumlah besar dan relatif terorganisasi melalui klub, komunitas, suporter, dan jaringan lokal," ujar Suko Widodo dalam keterangannya kepada awak media.
Menurutnya, fanatisme suporter menjadi salah satu faktor yang membuat sepak bola memiliki daya tarik bagi kalangan politisi.
Loyalitas terhadap klub bahkan kerap berkembang menjadi bagian dari identitas seseorang.
Situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat maupun meningkatkan visibilitas di ruang publik melalui aktivitas yang berkaitan dengan klub.
Meski demikian, Suko menilai tidak semua klub mudah dijadikan kendaraan politik. Klub-klub besar yang memiliki sejarah panjang, basis suporter kuat, serta kemandirian finansial dinilai mempunyai posisi lebih independen.
"Cuma klub besar, seperti Persebaya, Persib, dan lainnya, menurut saya takkan mau terlibat dalam politik," jelasnya.
"Mereka sudah mandiri, jadi tak memerlukan dukungan parpol dan tak mau mendukung politik tertentu. Klub yang sudah mandiri, terutama secara finansial, pasti tidak mau," tegasnya.
Suko juga mengingatkan bahwa besarnya basis suporter tidak otomatis membuat sepak bola bisa menjadi mesin pendulang suara bagi politisi.
Sebab, kecintaan seseorang terhadap klub tidak selalu sejalan dengan pilihan politiknya.
Suporter bisa memiliki loyalitas tinggi terhadap tim kesayangannya, tetapi tetap mempunyai pandangan politik yang berbeda-beda.
"Suporter bisa sangat loyal kepada klub, tetapi memiliki pilihan politik yang berbeda. Jadi, nilai politik sepak bola lebih tepat dipahami sebagai potensi mobilisasi dan kedekatan sosial, bukan jaminan elektoral," jelasnya.
Lebih jauh, Suko mengingatkan adanya risiko jika keterlibatan politisi dalam pengelolaan klub dilakukan secara berlebihan. Alih-alih mendapatkan simpati publik, langkah tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi tokoh politik maupun klub yang bersangkutan.
Menurutnya, suporter saat ini semakin kritis terhadap pengelolaan sepak bola. Apabila sebuah klub hanya dijadikan proyek instan atau sarana pencitraan, bukan tidak mungkin muncul penolakan dari pendukungnya.
"Suporter pastilah ada yang secara alamiah terganggu jika klubnya dijadikan alat politik," tutup Suko