Suara.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperluas edukasi mengenai migrasi aman kepada masyarakat. Kolaborasi ini memanfaatkan jaringan masjid di berbagai daerah sebagai sarana penyampaian informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri, risiko, hingga pelindungan pekerja migran Indonesia.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Kesepakatan tersebut juga mencakup perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir.
Mukhtarudin menjelaskan, keterlibatan DMI menjadi langkah strategis karena organisasi ini memiliki jaringan masjid yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur sosial dan keagamaan ini dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, terutama mereka yang membutuhkan informasi sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
"Kerja sama ini kita bangun dalam rangka kita memperkuat dari sisi perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia mulai dari hulu sampai ke hilir," ujar Mukhtarudin.
Masjid Jadi Sarana Edukasi Migrasi Aman
Melalui kolaborasi ini, KP2MI dan DMI akan memperkuat literasi masyarakat mengenai mekanisme bekerja ke luar negeri secara aman, prosedural, terlindungi, dan bermartabat. Edukasi akan dilakukan melalui jaringan masjid, termasuk pemanfaatan mimbar sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Materi sosialisasi mencakup persiapan sebelum bekerja ke luar negeri, tahapan prosedur penempatan, hingga pemahaman mengenai peluang dan risiko yang mungkin dihadapi pekerja migran. Dengan informasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih matang dan menghindari jalur penempatan nonprosedural.
Sementara itu, Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla menyambut kerja sama ini sebagai upaya memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui jaringan masjid. Ia menilai masjid dapat menjadi tempat untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek pekerjaan di luar negeri, termasuk manfaat, risiko, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan.
"Bagaimana bekerja di luar, apa kebaikannya, apa risikonya, dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu bisa melalui masjid-masjid yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Jusuf Kalla.
Edukasi Juga Menyasar Keluarga Pekerja Migran
KP2MI juga menaruh perhatian pada keluarga pekerja migran yang ditinggalkan selama anggota keluarganya bekerja di luar negeri. Mukhtarudin menyampaikan bahwa program literasi melalui kerja sama dengan DMI tidak hanya ditujukan kepada calon pekerja migran, tetapi juga keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka.
Penguatan literasi keluarga dinilai penting karena persoalan migrasi tenaga kerja berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Melalui edukasi yang lebih luas, keluarga diharapkan memahami proses migrasi sekaligus memiliki bekal informasi untuk menghadapi berbagai situasi selama anggota keluarganya bekerja di luar negeri.
Selain memperkuat pemahaman masyarakat, kerja sama ini juga diarahkan untuk membantu menekan praktik penempatan pekerja migran secara ilegal dan nonprosedural. Mukhtarudin mengingatkan bahwa persoalan penempatan ilegal dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia menilai penanganan persoalan pekerja migran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalannya tersebar hingga tingkat desa. Oleh karena itu, KP2MI akan menggerakkan kolaborasi bersama DMI dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas edukasi langsung kepada masyarakat.
Melalui sinergi ini, KP2MI berharap jaringan masjid dapat menjadi salah satu saluran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya migrasi aman. Edukasi sejak sebelum keberangkatan diharapkan membantu calon pekerja migran memahami prosedur yang benar sekaligus memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. ***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan